Bimtek Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi: Strategi Spektakuler Menguasai Akuntabilitas Fiskal Kampus yang Legal, Transparan, dan Bebas Temuan Audit

Bimtek Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi

Bimtek Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi. Dinamika regulasi keuangan menuntut adaptasi yang cepat, taktis, dan tepat dari setiap pengelola perguruan tinggi demi menjaga kredibilitas serta akuntabilitas tata kelola anggaran. Penerbitan aturan terbaru menjadi panduan krusial yang harus segera dipahami oleh para pengelola dana pendidikan agar terhindar dari kesalahan fatal yang bersifat prosedural maupun substantif. Kehadiran program Bimtek Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi dari Platindo Pusat Pelatihan hadir sebagai solusi strategis untuk meningkatkan kapasitas teknis aparatur secara komprehensif, memitigasi risiko temuan pemeriksaan, dan mempercepat proses penyelarasan pelaporan secara legal.

Apa Itu Bimtek Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi?

Secara konseptual dan yuridis, Bimtek Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi merupakan sebuah program bimbingan teknis serta pelatihan intensif yang dirancang khusus untuk membedah secara tuntas metodologi, aturan pelaksanaan, hak eksekusi, serta implikasi hukum dari kebijakan fiskal di sektor pendidikan tinggi. Regulasi ini bukan sekadar pemenuhan dokumen hukum biasa atau pelengkap administrasi di atas kertas, melainkan sebuah instrumen baru yang memengaruhi sistem manajemen kas, tata cara pertanggungjawaban dana publik, mekanisme pengadaan, serta model pelaporan eksekutif di lingkungan kampus.

Sistem tata kelola keuangan modern saat ini mengandalkan sinergi yang sangat ketat antara kepatuhan normatif dan efisiensi alokasi sumber daya fiskal. Tanpa adanya pemahaman yang valid dari para pelaksana anggaran, risiko distorsi informasi pengeluaran dapat meningkat secara signifikan. Hal tersebut pada akhirnya dapat mengganggu penilaian opini laporan keuangan instansi Anda oleh lembaga pemeriksa eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan.

Melalui lokakarya interaktif yang berbasis pada pemecahan masalah dan simulasi kasus nyata, program ini memfasilitasi para pengelola keuangan untuk memahami setiap diktum regulasi secara runtut. Menguasai asas operasional dalam aturan keuangan terbaru ini kini menjadi kewajiban mutlak bagi setiap aparatur demi menciptakan transparansi fiskal yang bersih, akurat, dan berorientasi pada hasil kerja nyata yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Perubahan sistem administrasi yang dibawa oleh kebijakan fiskal terbaru sering kali menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana teknis operasional di lapangan. Oleh sebab itu, pembahasan pasal demi pasal secara mendalam menjadi fokus utama dalam bimbingan teknis ini agar tidak terjadi kesalahan penafsiran yang dapat berujung pada kerugian keuangan negara atau hambatan administratif yang berkepanjangan pada tahun anggaran berjalan.

Menjalankan program Bimtek Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi secara berkala juga terbukti mampu memperkecil celah penyimpangan administrasi. Seluruh aparatur perencana keuangan dihimbau untuk aktif memperbarui pemahaman mereka agar selaras dengan tuntutan tata kelola pemerintahan yang bersih dan modern di era keterbukaan informasi.

Memasuki era transformasi digital, skema akuntansi entitas pendidikan tinggi mengalami pergeseran paradigma yang cukup masif. Sistem pencatatan ganda (double-entry bookkeeping) kini harus diintegrasikan dengan aplikasi berbasis awan yang dikendalikan oleh pemerintah pusat. Standardisasi ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman format laporan belanja antar instansi di seluruh Indonesia.

Bagi perguruan tinggi yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) maupun swasta, pengelolaan aset tetap dan pendapatan negara bukan pajak menjadi tantangan tersendiri. Diperlukan pemahaman mendalam mengenai siklus logistik, penyusutan nilai barang, hingga penghapusan inventaris negara agar tidak membebani neraca keuangan akhir tahun. Semua aspek teknis ini dikupas secara komprehensif dalam ruang diskusi pelatihan kami.

Selain itu, manajemen arus kas (cash flow management) dalam lingkup kampus menuntut ketelitian tinggi karena melibatkan berbagai sumber pendanaan seperti dana hibah, bantuan operasional, hingga dana mandiri dari masyarakat. Kesalahan dalam mengalokasikan akun belanja dapat berakibat pada ketidaksesuaian laporan realisasi anggaran, yang berpotensi memicu sanksi administratif atau pengurangan alokasi dana di periode berikutnya.

Oleh karena itu, penguatan kompetensi sumber daya manusia di bagian keuangan tidak boleh dianggap sebagai agenda sekunder. Pemimpin lembaga pendidikan harus memberikan dukungan penuh terhadap program peningkatan kapasitas ini demi melindungi reputasi institusi dari risiko hukum. Kepatuhan total terhadap regulasi akuntansi adalah fondasi utama bagi terciptanya iklim akademik yang sehat, maju, dan berdaya saing global.

Tujuan dan Manfaat Bimtek Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi

Penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis oleh Platindo Pusat Pelatihan ini mengusung misi besar dalam memodernisasi pola pikir, memperluas wawasan regulasi, dan menajamkan keterampilan teknis para pengelola keuangan negara. Berikut adalah beberapa tujuan utama serta manfaat konkret yang akan diperoleh oleh peserta setelah mengikuti program pelatihan ini secara tuntas:

• Menguasai Aspek Hukum Fiskal Terbaru: Menjamin seluruh tim pengelola keuangan memahami batasan legalitas, kewajiban normatif, serta hak eksekusi anggaran sesuai amanat peraturan menteri keuangan terbaru tanpa keraguan.

• Standardisasi Prosedur Kerja Keuangan: Membantu satuan kerja perangkat perguruan tinggi dalam menyelaraskan format laporan internal dengan aplikasi keuangan terpusat yang diatur oleh ketentuan regulasi baru.

• Validasi Metode Pertanggungjawaban Anggaran: Membekali peserta dengan kecakapan teknis untuk menyusun rincian bukti pengeluaran yang sah, logis, dan akurat secara sistematis sehingga meminimalkan tingkat kesalahan administrasi keuangan.

• Pencegahan Risiko Temuan Pengawas: Memberikan pemahaman preventif mengenai titik-titik kritis yang kerap menjadi sasaran audit keuangan, sehingga laporan keuangan instansi senantiasa berada dalam status patuh, aman, dan berkinerja tinggi.

• Optimalisasi Efisiensi Belanja Kampus: Memandu instansi dalam mengimplementasikan prinsip efisiensi biaya (cost efficiency) tanpa mengurangi volume maupun kualitas capaian kinerja program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

• Penguatan Koordinasi Antar Bidang Kerja: Membangun kesamaan persepsi di antara pejabat penandatangan surat perintah membayar, bendahara pengeluaran, serta pejabat pembuat komitmen di instansi pemerintahan masing-masing.

• Peningkatan Nilai Indeks Akuntabilitas: Berkontribusi langsung pada peningkatan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui sistem pelaporan yang bersih, valid, transparan, dan tepercaya.

Selain manfaat di atas, program ini juga berfungsi sebagai wadah standardisasi kompetensi bagi para pegawai baru agar dapat segera beradaptasi dengan ritme kerja bagian keuangan. Proses transisi kerja sering kali menjadi titik lemah organisasi jika tidak dibarengi dengan transfer pengetahuan yang sistematis. Melalui pelatihan mandiri yang terarah, pegawai baru dapat langsung memahami alur kerja tanpa mengganggu produktivitas tim yang sudah berjalan.

Efek jangka panjang dari penerapan hasil pelatihan ini adalah terbentuknya sistem kendali mutu internal yang solid. Ketika setiap personel memahami hak dan kewajibannya dalam struktur anggaran, potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dapat ditekan hingga titik terendah. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan mitra eksternal terhadap kredibilitas tata kelola lembaga pendidikan Anda.

Lebih dari itu, penguasaan materi yang mendalam akan mempermudah instansi dalam melakukan proyeksi anggaran untuk tahun-tahun berikutnya. Berbekal pemahaman data historis pengeluaran yang valid dan akurat, tim perencana mampu menyusun rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga secara lebih realistis, terukur, dan berbasis pada skala prioritas kebutuhan pengembangan kampus.

Materi yang Dibahas

Kurikulum yang diterapkan dalam program Bimtek Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi dirancang secara runut, sistematis, dan komprehensif agar mudah dicerna oleh berbagai latar belakang posisi peserta di instansi. Pokok bahasan utama yang dikupas secara tuntas oleh tim ahli meliputi:

Materi pertama berfokus pada Analisis Kebijakan Makro dan Latar Belakang Penerbitan Regulasi Keuangan. Sesi ini mengulas urgensi pergeseran sistem tata kelola keuangan lama menuju model baru yang diatur dalam ketentuan menteri keuangan terbaru, termasuk dampaknya terhadap postur penganggaran secara nasional di Indonesia.

Materi kedua membahas mengenai Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Menurut Aturan Terbaru. Sesi teknis ini membedah mekanisme penyusunan rencana penarikan dana, pengelolaan komitmen, hingga prosedur penerbitan surat perintah membayar yang disesuaikan dengan regulasi anyar agar tidak mengalami penolakan oleh sistem perbendaharaan digital.

Materi berikutnya mengulas seputar Manajemen Risiko Keuangan dan Pengendalian Intern Pemerintah. Peserta akan dilatih untuk mengidentifikasi potensi kebocoran anggaran, teknik pengawasan kas yang efektif, serta penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang sejalan dengan substansi materi utama.

Materi keempat berkaitan dengan Digitalisasi Sistem Pelaporan Keuangan Instansi Publik. Modul ini mengajarkan integrasi pencatatan manual ke dalam ekosistem aplikasi keuangan digital pemerintah, yang menjadi salah satu pilar utama kesuksesan implementasi regulasi keuangan pada periode berjalan saat ini.

Materi kelima membedah Dokumen Pertanggungjawaban dan Validasi Pengeluaran Riil. Sesi kritis ini memberikan batasan jelas mengenai jenis dokumen bukti yang diakui secara hukum, tata cara penghitungan pajak terkini, serta mekanisme penyelesaian sisa anggaran tahun berjalan secara akurat dan transparan.

Materi terakhir mencakup Teknik Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akuntabilitas Publik. Para perencana keuangan akan dibimbing untuk menyusun neraca, laporan operasional, serta catatan atas laporan keuangan yang komprehensif guna memastikan keterbacaan data yang optimal saat diperiksa pengawas intern maupun eksternal.

Melalui program Bimtek Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi, seluruh modul ini akan dibahas secara interaktif, mendalam, dan aplikatif. Dengan demikian, implementasi nyata di lingkungan kerja Anda dapat berjalan lancar tanpa benturan regulasi yang merugikan instansi.

Sesi pendalaman materi juga dilengkapi dengan studi kasus penyelesaian sengketa pajak instansi pemerintah. Regulasi perpajakan yang terus berubah sering kali menimbulkan dilema bagi bendahara pengeluaran saat melakukan pemotongan atau pemungutan atas transaksi belanja modal maupun barang, sehingga materi ini dirancang sebagai panduan praktis yang solutif.

Kami juga menyediakan sesi khusus untuk membahas tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang terintegrasi dengan laporan keuangan. Sinergi antara capaian kinerja fisik dan realisasi anggaran merupakan indikator utama dalam menilai tingkat keberhasilan tata kelola suatu instansi di mata kementerian pembina.

Tidak kalah penting, aspek audit forensik dasar juga diperkenalkan kepada peserta agar mampu mendeteksi secara dini tanda-tanda ketidakberesan administrasi dalam pengelolaan buku kas utama. Kemampuan deteksi dini ini sangat membantu tim pengawas internal dalam melakukan perbaikan sebelum laporan diserahkan kepada pihak eksternal.

Siapa yang Perlu Mengikuti Pelatihan Ini?

Kegiatan Bimtek Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi didesain secara spesifik untuk para profesional, pejabat, serta staf teknis yang memegang tanggung jawab langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan dana publik. Komunitas sasaran yang wajib hadir meliputi:

• Rektor, Wakil Rektor, atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA): Pimpinan tertinggi yang memiliki kewajiban utama memastikan seluruh tata kelola penggunaan dana di lembaga yang dipimpinnya berjalan lurus di atas koridor hukum tata usaha keuangan negara yang berlaku.

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): Bertindak sebagai eksekutor pengadaan dan penandatangan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga, di mana seluruh proses perikatan tersebut wajib tunduk pada batasan pagu regulasi baru.

• Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM): Memegang otoritas pengujian kebenaran materiil atas dokumen tagihan sebelum diteruskan ke kas negara atau kas daerah demi menjaga validitas belanja publik secara nasional.

• Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan: Menangani arus kas harian, pencatatan jurnal transaksi, serta pemotongan pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai sesuai instruksi aturan kementerian keuangan terupdate.

• Auditor Internal atau Pengawas Intern Pemerintah (APIP): Memerlukan perluasan wawasan mengenai indikator kepatuhan regulasi terbaru guna menjalankan fungsi penjaminan mutu secara objektif saat audit berlangsung.

• Staf Analis Keuangan dan Penyusun Laporan Keuangan: Bertugas merangkum seluruh transaksi belanja menjadi lembar laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang siap saji secara berkala kepada pihak pimpinan.

Kehadiran perwakilan instansi dalam program Bimtek Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi sangat penting untuk memastikan terjadinya transfer pengetahuan yang merata. Hal ini meminimalkan risiko kesalahan akibat faktor kelalaian manusia (human error) dalam operasional harian.

Selain jajaran pejabat di atas, kepala bagian administrasi umum dan perencanaan juga disarankan untuk ikut serta. Sering kali terjadi ketidaksinkronan antara perencanaan program kerja akademis dengan ketersediaan likuiditas kas, sehingga kehadiran tim perencana akan membantu menyelaraskan target kinerja dengan realitas keuangan lembaga.

Para pengelola yayasan pada perguruan tinggi swasta juga menjadi target audiens yang sangat relevan. Walaupun memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan instansi negeri, transparansi pelaporan keuangan yayasan tetap mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia agar terhindar dari sengketa internal maupun masalah hukum eksternal.

Tim teknologi informasi yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sistem informasi manajemen keuangan kampus juga akan mendapatkan manfaat besar dengan memahami alur logika akuntansi yang diajarkan, sehingga mereka dapat membangun atau mengonfigurasi perangkat lunak internal institusi dengan lebih presisi.

Narasumber dalam Pelatihan Ini

Keberhasilan proses transfer ilmu pengetahuan dalam sebuah bimbingan teknis sangat bertumpu pada kompetensi nyata dari pemateri yang dihadirkan. Platindo Pusat Pelatihan menjamin bahwa program Bimtek Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi hanya diampu oleh jajaran instruktur berkelas nasional yang memiliki lisensi keahlian resmi serta rekam jejak panjang di bidangnya.

Para narasumber kami merupakan para perumus kebijakan aktif dari kementerian keuangan, praktisi senior audit keuangan negara, serta konsultan manajemen tata kelola pemerintahan yang berpengalaman mendampingi ratusan lembaga daerah dalam menyelesaikan konflik administrasi anggaran.

Metode penyampaian materi mengadopsi pola diskusi interaktif dua arah yang memprioritaskan penyelesaian kasus riil di lapangan. Peserta diberikan kebebasan penuh untuk membawa draf laporan keuangan instansi masing-masing guna dikoreksi dan diberikan masukan langsung oleh para pakar selama sesi bimbingan berlangsung.

Dengan bimbingan dari para ahli yang kompeten melalui Bimtek Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi, setiap aparatur akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam menerapkan regulasi baru serta mampu membagikan pengetahuan tersebut kepada rekan kerja di instansi asal demi keseragaman kualitas kinerja organisasi.

Menunda adaptasi terhadap aturan tata usaha keuangan yang baru berpotensi memicu timbulnya kendala administratif yang dapat menghambat realisasi program pembangunan di lembaga pendidikan Anda. Melalui persiapan kompetensi SDM yang matang, setiap proses pencairan dan pemanfaatan dana pembangunan dapat dieksekusi secara lebih cepat, aman, dan tepat sasaran.

Penggunaan instrumen pengelolaan anggaran yang terstandardisasi juga mempermudah pimpinan dalam memantau serapan dana secara riil, sehingga evaluasi program tengah tahunan dapat dilakukan berbasis data makro yang akurat tanpa perlu menunggu waktu kompilasi yang lama.

Transformasi digital yang menyertai implementasi kebijakan fiskal nasional menuntut kesiapan aparatur untuk melek teknologi sistem informasi akuntansi. Kelas intensif ini dirancang untuk menjembatani jurang pemahaman antara aturan hukum tertulis dan tata cara pengoperasian aplikasi keuangan modern di lapangan.

Investasi pada peningkatan keahlian tim pengelola anggaran melalui Bimtek Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi merupakan langkah preventif terbaik untuk menekan angka kesalahan kerja yang berakibat pada penalti anggaran. Kepatuhan total terhadap regulasi terkini adalah cerminan utama dari tata kelola birokrasi pemerintahan yang profesional dan berwibawa di era keterbukaan informasi.

Pada akhirnya, keberhasilan instansi dalam menerjemahkan aturan kementerian keuangan ini akan berdampak positif pada perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari badan pemeriksa, sekaligus meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap akuntabilitas pelayanan publik di institusi Anda.

Langkah pendalaman materi yang berkelanjutan melalui forum bimbingan teknis profesional terbukti mampu memperkecil celah penyimpangan administrasi. Seluruh aparatur perencana keuangan dihimbau untuk aktif berpartisipasi guna memperbarui pemahaman mereka agar selaras dengan tuntutan tata kelola pemerintahan yang bersih dan modern.

Prinsip kehati-hatian dalam mengelola kas negara tidak berarti harus memperlambat proses penyerapan anggaran. Dengan pemahaman regulasi yang matang, sinkronisasi antara percepatan pembangunan di daerah dan kepatuhan hukum yang ketat dapat berjalan beriringan tanpa saling mengorbankan satu sama lain.

Kematangan sistem keuangan suatu instansi tercermin dari kapabilitas SDM di dalamnya dalam merespons perubahan hukum secara responsif. Melalui pelatihan yang terstruktur, kompetensi kolektif organisasi akan meningkat dan siap menghadapi tantangan audit berkala yang semakin ketat dari tahun ke tahun.

Oleh karena itu, penyusunan tata cara pertanggungjawaban yang berbasis pada aturan menteri keuangan terbaru ini harus dijadikan prioritas utama oleh setiap jajaran pimpinan instansi pemerintahan. Keterlibatan aktif dalam forum peningkatan kapasitas ini merupakan investasi jangka panjang demi reputasi dan kemajuan daerah yang berkelanjutan.

Penerapan pola akuntansi yang disiplin pasca mengikuti Bimtek Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi akan menciptakan benteng pertahanan yang kuat dari segala bentuk potensi maladministrasi. Pastikan tim Anda mendapatkan materi terbaik langsung dari sumber kebijakan yang valid.

FAQ

Apakah aturan dalam regulasi ini berlaku mengikat untuk semua level instansi perguruan tinggi, termasuk PTN-BH dan PTS? Ya, regulasi pengelolaan ini bersifat mengikat bagi seluruh satuan kerja pendidikan tinggi, lembaga negara, serta badan hukum publik yang sumber pendanaan operasionalnya sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun pengelolaan dana publik lainnya, kecuali ditentukan lain dalam klausul pengecualian khusus yang diatur oleh undang-undang.

Bagaimana langkah awal yang harus ditempuh jika timbul perbedaan penafsiran antara pengawas intern dan pelaksana anggaran terkait pasal pengelolaan kas kampus? Langkah terbaik adalah melakukan reviu dokumen secara bersama dengan merujuk pada lembar petunjuk teknis pelaksanaan yang diterbitkan resmi oleh kementerian terkait. Mengikuti program ini bersama Platindo Pusat Pelatihan merupakan salah satu cara paling efektif untuk menyamakan persepsi tersebut melalui sesi konsultasi langsung dengan narasumber pembuat kebijakan fiskal nasional.

Hubungi Kami Sekarang

Jangan biarkan instansi Anda terjebak dalam risiko kesalahan tata kelola anggaran yang dapat merusak reputasi akademik dan memicu temuan audit yang berat. Segera daftarkan seluruh tim pengelola keuangan Anda ke Platindo Pusat Pelatihan untuk mendapatkan bimbingan intensif terbaik. Hubungi tim layanan pelanggan kami sekarang juga melalui kontak resmi yang tersedia untuk mendapatkan informasi program kemitraan terbaik serta penawaran eksklusif khusus untuk delegasi instansi Anda pada periode pendaftaran bulan ini!

Bimtek Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi

Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari Platindo Pusat Pelatihan Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis Dengan Tema: Bimtek Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi

Metode Bimtek Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi

Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:

• 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
• 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
• 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan

Narasumber:

Narasumber dalam Bimtek/Pelatihan ini adalah Trainer yang berpengalaman di bidang masing-masing dan Tersertifikasi BNSP. Narasumber kami dari kalangan Kementrian, Praktisi, Akademisi dan Konsultan. Narasumber kami juga open diskusi sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung, agar semua masalah yang dihadapi oleh peserta dapat terselesaikan dan tercapainya tujuan dari peserta.

Pilihan Lokasi Kegiatan:

Bimtek dan Pelatihan ini dilaksanakan di Beberapa kota besar di Indonesia Seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Batam, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Lampung, Semarang, Manado, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Palembang, Maluku, Papua dan Kota-kota besar lainnya. Peserta dapat request kota pilihan sesuai permintaan dengan menghubungi Tim kami.

Waktu Kegiatan:

Untuk waktu kegiatan dapat menyesuaikan permintaan dari peserta, dan tersedia dari Bulan Juli sampai Desember 2026.

Legalitas Lembaga:

• SK KEMENKUMHAM RI NO. AHU-0038009.01.01 TAHUN 2024
• NPWP PLATINDO PUSAT PELATIHAN : 20.820.279.6-017000
• NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB): 2905240099576

Pilihan Kelas Pelaksanaan:

1. Kelas Tatap Muka Di Hotel
2. Online Zoom Meeting
3. In House Training

Biaya Training Manajemen Risiko Fiskal Universitas

• Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
• Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Suite Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Fasilitas Pelatihan Akuntansi Sektor Pendidikan Tinggi

• Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
• Seminar Kit
• Kuitansi Pembayaran Perpeserta
• Sertifikat
• Tas Kegiatan
• Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
• Kartu Tanda Peserta
• Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta

Tata Cara Pendaftaran: Bimtek Pengelolaan Keuangan Kampus Modern

• Surat Undangan Kegiatan Beserta Jadwal Kegiatan Akan Dikirimkan Setelah Melakukan Konfirmasi Melalui Panitia Arie Hp/Wa: 085 376 771 176
• Surat Undangan Kegiatan Akan Dikirimkan Via E-Mail Dan/Atau Whatsapp
• Bagi Peserta Minimal 5 Orang Dapat Menentukan Waktu, Tempat Dan Materi Kegiatan Sesuai Kebutuhan Peserta
• Pendaftaran Paling Lambat 3 Hari Sebelum Pelaksanaan Kegiatan
• Tema, Materi Serta Rundown Kegiatan Dapat Menyesuaikan Keinginan Peserta

Kontak Person

• Arie – Hp/Wa: 085 376 771 176
• website : https://www.bimtekplatindo.com/

Bimtek Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi