Bimtek Kepegawaian
Bimtek Kepegawaian
Bimtek kepegawaian adalah suatu program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai pemerintah. Program ini biasanya melibatkan berbagai bentuk pelatihan, termasuk seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok terarah. Bimtek kepegawaian bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam sektor pemerintahan menjadi sangat penting. Bimtek kepegawaian muncul sebagai salah satu solusi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan ini. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang bimtek kepegawaian, fungsi kepegawaian daerah, peranan kepegawaian daerah, pengembangan aparatur sipil negara (ASN), evaluasi kinerja pegawai, serta regulasi dan peraturan kepegawaian daerah.
Beberapa Fungsi Kepegawaian Daerah – Bimtek Kepegawaian
Perencanaan Kepegawaian – Bimtek Kepegawaian
Fungsi utama dari kepegawaian daerah adalah merencanakan kebutuhan SDM sesuai dengan visi dan misi daerah. Ini termasuk perencanaan jumlah pegawai, jenis keahlian yang dibutuhkan, dan distribusi pegawai sesuai dengan kebutuhan.
Pengadaan Pegawai – Bimtek Kepegawaian
Proses rekrutmen dan seleksi pegawai dilakukan untuk memastikan bahwa daerah memiliki SDM yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Pengembangan Pegawai – Bimtek Kepegawaian
Melalui program pelatihan dan pengembangan, kepegawaian daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi pegawai agar mampu menghadapi tantangan pekerjaan yang semakin kompleks. Hal ini juga dapat membuka peluang pengembangan karir bagi pegawai yang berprestasi.
Evaluasi dan Penilaian Kinerja – Bimtek Kepegawaian
Evaluasi kinerja pegawai dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas dan efisiensi pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan terkait promosi, mutasi, dan pengembangan karir pegawai.
Bimtek Kepegawaian- Kepegawaian daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Beberapa peran utama dari kepegawaian daerah adalah:
- Menjaga Stabilitas Pegawai: Merencanakan dan mengelola pegawai untuk memastikan stabilitas dan kontinuitas dalam pemerintahan.
- Mengembangkan SDM: Bertanggung jawab untuk pengembangan dan pelatihan pegawai agar mampu menghadapi tantangan pekerjaan yang semakin kompleks
- Menjamin Kepatuhan Regulasi: Menjaga kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian.
- Mengelola Konflik: Menangani konflik antar pegawai dan memastikan hubungan kerja yang harmonis di antara mereka.
Pilihan Materi Bimtek Kepegawaian 2025 – 2026
| No. | MATERI BIMTEK KEPEGAWAIAN OPD 2025 |
|---|---|
| 1. | BIMTEK UU ASN NO. 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA |
| 2. | BIMTEK DAN SOSIALISASI MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 17 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO. 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGARA SIPIL (PNS) |
| 3. | BIMTEK KEBIJAKAN MANAJEMEN PNS DAN MANAJEMEN PPPK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG (UU) ASN NO. 20 TAHUN 2023 SERTA TATA CARA SINKRONISASI RENCANA KERJA BIDANG MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) |
| 4. | BIMTEK KEBIJAKAN MANAJEMEN PNS DAN MANAJEMEN PPK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG (UU) ASN NO. 20 TAHUN 2023 SERTA IMPLEMENTASI PERUBAHAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) NO. 3 TAHUN 2023 TENTANG ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL |
| 5. | BIMTEK PENYENYEDERHANAAN KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DALAM PERMENPAN RB NO. 1 TAHUN 2023 |
| 6. | BIMTEK TATA CARA PERHITUNGAN ANGKA KREDIT SESUAI PERATURAN BKN TERBARU |
| 7. | BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN JABATAN FUNGSIONAL |
| 8. | BIMTEK PEMBINAAN KEPEGAWAIAN JABATAN FUNGSIONAL BERDASARKAN PERATURAN BKN TERBARU |
| 9. | BIMTEK ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAERAH DAN ANALISIS MANAJEMEN SDM APARATUR PNS DAERAH SERTA STANDAR PELAYANAN PUBLIK |
| 10. | BIMTEK SISTEM MUTASI KEPEGAWAIAN |
| 11. | BIMTEK ANALISIS JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) |
| 12. | STANDAR PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) |
| 13. | BIMTEK STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) |
| 14. | BIMTEK PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DAN PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) |
| 15. | BIMTEK ANALISIS JABATAN (ANJAB), ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DAN SOP APARATUR SIPIL NEGARA |
| 16. | BIMTEK IMPLEMENTASI ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA SESUAI PERATURAN PERMENPAN RB TERBARU |
| 17. | BIMTEK ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DAN EVALUASI JABATAN SERTA MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA INDIVIDU PNS SEBAGAI PENILAIAN AKUMULASI KINERJA OPD |
| 18. | BIMTEK STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SERTA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI/KOTA/KABUPATEN |
| 19. | BIMTEK PENINGKATAN KINERJA ASN MELALUI PEMAHAMAN SASARAN KERJA PEGAWAI DALAM SOP KEPEGAWAIAN |
BIMTEK KEPEGAWAIAN OPD
| No. | MATERI BIMTEK KEPEGAWAIAN OPD 2025 |
|---|---|
| 20. | BIMTEK PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) |
| 21. | BIMTEK PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN DAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH |
| 22. | BIMTEK ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DAN EVALUASI JABATAN SERTA MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA INDIVIDU SEBAGAI PENILAIAN AKUMULASI KINERJA SKPD/LEMBAGA/INSTANSI PEMERINTAH |
| 23. | BIMTEK IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG (UU) ASN MELALUI SKP BULANAN DENGAN MENGUNAKAN PRAKTEK DAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH YANG BERLAKU TENTANG PERANGKAT DAERAH |
| 24. | BIMTEK MANAJEMEN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PEMERINTAH DAERAH |
| 25. | BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SERTA PENGUATAN KINERJA ASN |
| 26. | BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SERTA STRATEGI PENINGKATAN DAN PENGUATAN KINERJA PNS DALAM TANGKA TERWUJUDNYA PRESTASI KERJA, KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME SEBAGAI APARATUR DAERAH |
| 27. | BIMTEK PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL |
| 28. | BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SERTA STRATEGI PENINGKATAN DAN PENGUATAN KINERJA PNS DALAM RANGKA TERWUJUDNYA PRESTASI KERJA, KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME SEBAGAI APARATUR DAERAH TERKAIT DENGAN SISTEM BARU MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA INDUVIDU/PNS |
| 29. | BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN PERTIMBANGAN TEKNIS KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN BKN TERBARU |
| 30. | BIMTEK IMPLEMENTASI MANAJEMEN TALENTA ASN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA MENUJU SISTEM MERIT BERDASARKAN PERATURAN PERMENPAN RB YANG BERLAKU |
| 31. | BIMTEK PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BERDASARKAN PERATURAN PERMENPAN RB YANG BERLAKU |
| 32. | BIMTEK PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (PNS) DAN PEDOMANPENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) SERTA PENILAIAN KINERJA BERDASARKAN PERATURAN PERMENPAN RB |
| 33. | BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN KINERJA BERDASARKAN PERATURAN PERMENPAN RB YANG BERLAKU |
| 34. | BIMTEK MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS PENILAIAN KINERJA PRESTASI, PENILAIAN KINERJA PNS DAN PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) |
| 35. | BIMTEK PENYUSUNAN E-DUPAK SERTA PRAKTIK APLIKASI |
| 36. | BIMTEK DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK) JABATAN FUNGSUONAL DAN PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI |
| 37. | BIMTEK SISTEM KERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI BERDASARKAN PERATURAN PERMENPAN RB YANG BERLAKU |
BIMTEK KEPEGAWAIAN ASN
| No. | MATERI BIMTEK KEPEGAWAIAN OPD 2025 |
|---|---|
| 38. | BIMTEK PELAKSANAAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) YANG BERLAKU |
| 39. | BIMTEK PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 17 TAHUN 2020 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) |
| 40. | BIMTEK MANAJEMEN KINERJA PNS DAN PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN KINERJA PNS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI |
| 41. | BIMTEK PEDOMAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) |
| 42. | BIMTEK MANAJEMEN KONFLIK DAN KRISIS (CONFLICT AND CRISIS MANAGEMENT) BAGI APARATUR PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PEMERINTAH DAERAH |
| 43. | BIMTEK DISIPLIN PNS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH TERBARU |
| 44. | BIMTEK PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) |
| 45. | BIMTEK TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) BERDASARKAN PERMENPAN RB YANG BERLAKU |
| 46. | BIMTEK SOSIALISASI PERUBAHAN ATAS PERATURAN BKN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) BERDASARKAN PERATURAN BKN YANG BERLAKU |
| 47. | BIMTEK MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAHAN DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) SERTA HAK – HAK DAN KEWAJIBAN YANG DIREKRUT MELALUI JALUR PPK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH |
| 48. | BIMTEK JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERMENPAN YANG BERLAKU |
| 49. | BIMTEK SOSIALISASI SURAT EDARAN (SE) KA BKN TENTANG SASARAN KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL |
| 50. | BIMTEK PENERAPAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS KINERJA SERTA MEMBANGUN ETIKA DAN MORAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MEWUJUDKAN GOOD PUBLIC GOVERMENT |
| 51. | BIMTEK PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH BERDASARKAN PERMENPAN RB |
| 52. | BIMTEK MUTASI KEPEGAWAIAN DAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) |
| 53. | BIMTEK PEDOMAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI |
| 54. | BIMTEK PETUNJUK TEKNIS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| 55. | BIMTEK MANAJEMEN KEPEGAWAIAN, SASARAN KERJA PEGAWAIAN NEGERI SIPIL (SKP) DALAM PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DAN ANALISIS KEPEGAWAIAN |
| 56. | BIMTEK MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH |
| 57. | BIMTEK POLA PIKIR APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PELAYANAN MASYARAKAT |
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH
| No. | MATERI BIMTEK KEPEGAWAIAN |
|---|---|
| 58. | BIMTEK PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PNS DAN DATA PENSIUN JANDA / DUDA |
| 59. | BIMTEK PENINGKATAN WAWASAN KETERAMPILAN SERTA SIKAP BAGI PNS MENGHADAPI MASA PRA DAN PASKA PENSIUN |
| 60. | BIMTEK PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA, SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI ASN BERDASARKAN PERATURAN BKN YANG BERLAKU |
| 61. | BIMTEK MEMAHAMI SAKIP DAN LAKIP SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA ASN |
| 62. | BIMTEK TATA CARA PENGISIAN FORMULIR ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK), PERHITUNGAN TINGKAT EFISIENSI DAN PRESTASI KERJA JABATAN/UNIT SERTA PENYUSUNAN DOKUMEN ANJAB DAN PETA JABATAN PADA PEMERINTAH PROVINSI/KOTA/KABUPATEN |
| 63. | BIMTEK PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN KINERJA |
| 64. | BIMTEK SOSIALISASI PENYUSUNAN SKP JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA |
| 65. | BIMTEK PEMETAAN JABATAN FUNGSIONAL JABATAN PELAKSANA |
| 66. | BIMTEK PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN BERBASIS APLIKASI E-KINERJA |
| 67. | BIMTEK PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN APLIKASI E-KINERJA BKN |
| 68. | BIMTEK SOSIALISASI DAN PRAKTEK APLIKASI DISPAKATI DALAM PENYUSUNAN PAK SESUAI PERKA BKN NO. 3 TAHUN 2023 DAN PRAKTEK PENYUSUNAN SKP MENGUNAKAN APLIKASI E-KINERJA |
| 69. | BIMTEK PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL |
| 70. | BIMTEK SOSIALISASI KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) |
| 71. | BIMTEK PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH |
| 72. | BIMTEK PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAH BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH |
| 73. | BIMTEK PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH |
| 74 | BIMTEK MCP (MONITORING CENTER FOR PREVENTION) AREA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA |
| 75. | BIMTEK ANALISIS KEPEGAWAIAN |
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH
| No. | MATERI BIMTEK KEPEGAWAIAN |
|---|---|
| 76. | BIMTEK ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAERAH DAN ANALISIS MANAJEMEN SDM APARATUR PNS DAERAH SERTA STANDAR PELAYANAN PUBLIK |
| 77. | BIMTEK STANDAR AUDIT KINERJA TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWAS |
| 78. | BIMTEK JABATAN FUNGSIONAL ANALISIS KEBIJAKAN DAN PERHITUNGAN ANGKA KREDIT |
| 79. | BIMTEK TATA CARA PELAKSANAAN PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN SESUAI PERATURAN BKN |
| 80. | BIMTEK IMPLEMENTASI CORE VALUE ASN BER-AKHLAK DAN WORK ATTITUDE BAGI ASN |
| 81. | BIMTEK MONITORING CENTER FOR PREVENTION (MCP) AREA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) |
| 82. | BIMTEK OPTIMASI TUGAS DAN FUNGSI BKSDM DALAM PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN |
| 83. | BIMTEK PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN |
| 84. | BIMTEK PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) BAGI DOKTER DAN TENAGA KESEHATAN |
| 85 | BIMTEK PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN KINERJA PNS UNTUK BLUD DAN PUSKESMAS |
| 86. | BIMTEK PENGEMBANGAN POLA KARIR DAN KOMPENSASI PNS |
| 87. | BIMTEK NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANAAN BAGI PNS DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH |
| 88. | BIMTEK IMPLEMENTASI UU ASN PENJABARAN PP 11 TAHUN 2017 MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN BAGI SEMUA INSTANSI PEMERINTAH |
| 89. | BIMTEK KENAIKAN PANGKAT PNS BERBASIS SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK) |
| 90. | BIMTEK BUDAYA KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI BAGI PNS |
| 91. | BIMBINGAN TEKNIS PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN AUDIT PERSONALIA SERTA BUDAYA KERJA PNS |
| 92. | BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) |
| 93 | BIMTEK KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA |
| 94. | BIMTEK PENINGKATAN TUPOKSI STAF AHLI DALAM MENDUKUNG KINERJA PEMERINTAH DAERAH |
| 95. | BIMTEK SERVICE EXCELLENCE RECEPTIONIST DAN OPERATOR INSTANSI PEMERINTAH |
| 96. | BIMTEK PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR MINIMAL |
| 97. | BIMTEK PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH |
| 98. | BIMTEK PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA |
| 99. | BIMTEK PERATURAN GAJI PNS |
BIMTEK KEPEGAWAIAN ASN
| No. | BIMTEK KEPEGAWAIAN |
|---|---|
| 100. | BIMTEK PENYUSUNAN EVALUASI JABBATAN DAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN SKT DAN SKM PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| 101. | BIMTEK TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II, III, IV DAN PELAKSANA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL |
| 102. | BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN, PERHITUNGAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS |
| 103. | BIMTEK TATA CARA PENJATUHAN HUKUM DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| 104. | BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS KINERJA SERTA MEMBANGUN ETIKA DAN MORAL ASN DALAM MEWUJUDKAN GOOD PUBLIC GOVERMENT |
| 105. | BIMBINGAN TEKNIS PENGANGKATAN DAN HAK SERTA KEBAJIBAN ANALISIS KEPEGAWAIAN |
| 106. | BIMTEK KRITERIA PENETAPAN KEBUTUHAN PNS DAERAH |
| 107. | BIMTEK TATA CARA PERUMUSAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH |
| 108. | BIMTEK TATA CARA PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN JABATAN PELAKSANA PADA OPD DI DAERAH |
| 109. | BIMTEK STRATEGI TERPADU MENGHADAPI KEBIJAKAN ZERO GROWTH FORMASI PNS |
| 110. | BIMTEK EVALUASI JABATAN TERKAIT REFORMASI BIROKRASI |
| 111. | BIMTEK SOSIALISASI ETIKA DAN DISIPLIN PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT SKP |
| 112. | BIMTEK ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT |
| 113. | BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PNS DAERAH |
Bimtek Kepegawaian
Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari PLATINDO Pusat Pelatihan Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis Dengan Tema: Bimtek Kepegawaian
Metode Bimtek Kepegawaian
Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:
- 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
- 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
- 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan
Pilihan Kelas Pelaksanaan Bimtek Kepegawaian:
- Kelas Tatap Muka Di Hotel
- Online Zoom Meeting
- In House Training
Biaya Bimtek Kepegawaian
- Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
- Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Suite Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
Fasiitas Bimtek Kepegawaian
- Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
- Seminar Kit
- Kuitansi Pembayaran Perpeserta
- Sertifikat
- Tas Kegiatan
- Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
- Kartu Tanda Peserta
- Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta
JADWAL BIMTEK JANUARI – DESEMBER 2025
| JANUARI | 11 – 12 Januari 2025 | FEBRUARI | 08 – 09 Februari 2025 | MARET | 07 – 08 Maret 2025 |
| 18 – 19 Januari 2025 | 15 – 16 Februari 2025 | 14 – 15 Maret 2025 | |||
| 25 – 26 Januari 2025 | 22 – 23 Februari 2025 | 21 – 22 Maret 2025 | |||
| 30 – 31 Januari 2025 | 28 – 29 Februari 2025 | 28 – 29 Maret 2025 |
| APRIL | 04 – 05 April 2025 | MEI | 02 – 03 Mei 2025 | JUNI | 06 – 07 Juni 2025 |
| 11 – 12 April 2025 | 09 – 10 Mei 2025 | 13 – 14 Juni 2025 | |||
| 18 – 19 April 2025 | 16 – 17 Mei 2025 | 20 – 21 Juni 2025 | |||
| 25 – 36 April 2025 | 23 – 24 Mei 2025 | 27 – 28 Juni 2025 |
| JULI | 04 – 05 Juli 2025 | AGUSTUS | 01 – 02 Agustus 2025 | SEPTEMBER | 05 – 06 September 2025 |
| 11 – 12 Juli 2025 | 08 – 09 Agustus 2025 | 12 – 13 September 2025 | |||
| 18 – 19 Juli 2025 | 22 – 23 Agustus 2025 | 19 – 20 September 2025 | |||
| 25 – 26 Juli 2025 | 29 – 30 Agustus 2025 | 26 – 27 September 2025 |
| OKTOBER | 03 – 04 Oktober 2025 | NOVEMBER | 01 – 02 November 2025 | DESEMBER | 05 – 06 Desember 2025 |
| 10 – 11 Oktober 2025 | 07 – 08 November 2025 | 12 – 13 Desember 2025 | |||
| 17 – 18 Oktober 2025 | 14 – 15 November 2025 | 19 – 20 Desember 2025 | |||
| 24 – 25 Oktober 2025 | 21 – 22 November 2025 | 26 – 27 Desember 2025 | |||
| 30 – 31 Oktober 2025 | 28 – 29 November 2025 | 30 – 31 Desember 2025 |
- PILIHAN HOTEL KEGIATAN Bimtek Kepegawaian
| KOTA | NAMA HOTEL | ALAMAT |
| JAKARTA | Hotel Asyana Kemayoran | Jl. Bungur Besar Raya No. 1 Jakarta Pusat |
| H! Hotel Senen | Kompleks Pasar Senen Jl. Pasar Senen No.3 Jakarta | |
| BANDUNG | Hotel Serela Cihampelas | Jl. Cihampelas, Bandung |
| YOGYAKARTA | Fave Hotel Malioboro | Jln. I Dewa Nyoman Oka, Kotabaru Yogyakarta |
| BALI | Hotel Zia Kuta Bali | Jl. Ciung Wanara No. 17, Br. Tegal, Kuta 80361 Kuta |
| SURABAYA | La Lisa Hotel Surabaya | Jalan Raya Nginden No. 82 , Surabaya |
| MALANG | MaxOne Hotel Malang | Jl. Jaksa Agung Suprapto No.75 A, Kota Malang |
| BATAM | Hotel Aston Gideon Inn Batam | Jl. Komp. Penuin Centre No.1, Batu Selicin, Batam |
| MAKASSAR | Fave Hotel Pantai Losari | Jl. Daeng Tompo No.28-36, Makassar |
| LOMBOK | Hotel Lombok Plaza | Jalan Pejanggik No. 8, Cakranegara 83231 Mataram |
| MEDAN | Fave Hotel Medan | Jl. S. Parman No.313A, Petisah Hulu, Medan |
| MANADO | Whizz Prime Hotel Manado | Kawasan Megamas, JL. PT Boulevard Manado |
| BANJARMASIN | Fave Hotel Banjarmasin | Jl. Ahmad Yani No.35, Sungai Baru, Banjarmasin |
| BALIKPAPAN | Hotel D’Prima Balikpapan | Jl. MT Haryono No.78, Damai, Balikpapan |
Tata Cara Pendaftaran Bimtek Kepegawaian:
- Surat Undangan Kegiatan Beserta Jadwal Kegiatan Akan Dikirimkan Setelah Melakukan Konfirmasi Melalui Panitia Arie Hp/Wa: 085 376 771 176
- Surat Undangan Kegiatan Akan Dikirimkan Via E-Mail Dan/Atau Whatsapp
- Bagi Peserta Minimal 5 Orang Dapat Menentukan Waktu, Tempat Dan Materi Kegiatan Sesuai Kebutuhan Peserta
- Pendaftaran Paling Lambat 3 Hari Sebelum Pelaksanaan Kegiatan
- Tema, Materi Serta Rundown Kegiatan Dapat Menyesuaikan Keinginan Peserta
Kontak Person Bimtek Kepegawaian
- Arie – Hp/Wa: 085 376 771 176
- website : bimtekplatindo.com
Bimtek Kepegawaian
Posting Terkait
Bimtek Cyber Security Instansi Pemerintah: Solusi Cerdas Lindungi Data Digital
Bimtek Cyber Security Instansi Pemerintah: Solusi Cerdas Lindungi Data Digital
Bimtek Cyber Security Instansi Pemerintah: Solusi Cerdas Lindungi Data Digital. Era digital membawa peluang sekaligus ancaman baru bagi instansi pemerintah. Serangan siber yang semakin canggih dapat melumpuhkan layanan publik, mencuri data sensitif, bahkan mengancam stabilitas negara. Oleh karena itu, Bimtek
Bimtek Rencana Induk Penelitian Daerah: Panduan Lengkap Tingkatkan Inovasi Pembangunan
Bimtek Rencana Induk Penelitian Daerah: Panduan Lengkap Tingkatkan Inovasi Pembangunan
Bimtek Rencana Induk Penelitian Daerah: Panduan Lengkap Tingkatkan Inovasi Pembangunan. Perencanaan berbasis riset menjadi pilar penting dalam meningkatkan daya saing dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Salah satu instrumen utamanya adalah Bimtek Rencana Induk Penelitian Daerah, yang dirancang agar pemerintah d...
Bimtek Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa: Rahasia Efektif Membangun Tata Kelola Desa Modern
Bimtek Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa: Rahasia Efektif Membangun Tata Kelola Desa Modern
Bimtek Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa: Rahasia Efektif Membangun Tata Kelola Desa Modern. Penyusunan peraturan desa adalah fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang terarah dan berkelanjutan. Tanpa regulasi yang jelas, arah pembangunan bisa bias dan menimbulkan ketidakharmonisan. Melalui Bimtek Tata Cara Penyusu...
Bimtek Sinergi BPD dan Pemerintah Desa: Rahasia Sukses Kolaborasi Desa Modern
Bimtek Sinergi BPD dan Pemerintah Desa: Strategi Kolaborasi Efektif
Bimtek Sinergi BPD dan Pemerintah Desa: Strategi Kolaborasi Efektif. Sinergi yang solid antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa merupakan pilar utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang modern, transparan, dan akuntabel. Tanpa kolaborasi yang sehat, pembangunan desa akan terh...
Bimtek Tata Tertib dan Mekanisme Kerja BPD: Strategi Jitu Perkuat Peran Desa
Bimtek Tata Tertib dan Mekanisme Kerja BPD: Strategi Jitu Perkuat Peran Desa
Bimtek Tata Tertib dan Mekanisme Kerja BPD: Strategi Jitu Perkuat Peran Desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semakin krusial dalam membangun tata kelola desa yang demokratis, transparan, dan partisipatif. Agar fungsi pengawasan dan penyambung aspirasi berjalan maksimal, diperlukan aturan interna...
Bimtek Pengawasan Dana Desa oleh BPD: Kunci Sukses Wujudkan Transparansi dan Akuntabilitas
Bimtek Pengawasan Dana Desa oleh BPD: Kunci Sukses Wujudkan Transparansi dan Akuntabilitas
Bimtek Pengawasan Dana Desa oleh BPD: Kunci Sukses Wujudkan Transparansi dan Akuntabilitas. Pengelolaan dana desa menuntut keterbukaan, akuntabilitas, dan pengawasan yang terstruktur agar penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan. Bimtek Pengawasan Dana Desa oleh
Training Quantity Surveyor: Strategi Jitu Menguasai Estimasi Biaya Konstruksi Modern
Training Quantity Surveyor: Strategi Jitu Menguasai Estimasi Biaya Konstruksi Modern
Training Quantity Surveyor: Strategi Jitu Menguasai Estimasi Biaya Konstruksi Modern. Keakuratan dalam menghitung biaya konstruksi merupakan kunci sukses sebuah proyek. Tanpa pengendalian anggaran yang tepat, risiko pembengkakan biaya dan keterlambatan pekerjaan sangat besar. Untuk itu, training quantity surveyor hadir sebagai solusi strategis yang membekali para profesion...
Bimtek Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi: Panduan Lengkap Tata Kelola Modern yang Transparan
Bimtek Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi: Panduan Lengkap Tata Kelola Modern yang Transparan
Bimtek Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi: Panduan Lengkap Tata Kelola Modern yang Transparan. Pengelolaan dana di perguruan tinggi menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga keberlangsungan layanan pendidikan, transparansi anggaran, dan akuntabilitas kepada publik. Tanpa tata kelola yang profesional, kampus berisiko menghadapi masalah dalam efisiensi dan p...
Training Mining for Non Miners: Rahasia Cepat Kuasai Dunia Pertambangan
Training Mining for Non Miners: Rahasia Cepat Kuasai Dunia Pertambangan
Training Mining for Non Miners: Rahasia Cepat Kuasai Dunia Pertambangan. Industri pertambangan adalah sektor vital yang tidak hanya melibatkan teknologi canggih, tetapi juga berhubungan erat dengan aspek ekonomi, hukum, dan lingkungan. Sayangnya, banyak profesional non-teknis yang kesulitan memahami istilah maupun proses di d...
Bimtek Penerapan SOP Tata Usaha Pemerintah: Panduan Praktis Tingkatkan Efisiensi Kerja
Bimtek Penerapan SOP Tata Usaha Pemerintah: Panduan Praktis Tingkatkan Efisiensi Kerja
Bimtek Penerapan SOP Tata Usaha Pemerintah: Panduan Praktis Tingkatkan Efisiensi Kerja. Kualitas tata usaha yang profesional menjadi kunci penting bagi kelancaran administrasi pemerintahan. Tanpa standar prosedur yang jelas, proses kerja sering kali tidak konsisten, berulang-ulang, dan rawan kesalahan. Melalui Bimtek Penerapan
Training Manajemen Limbah B3 dan Non B3: Solusi Efektif Pengelolaan Lingkungan
Training Manajemen Limbah B3 dan Non B3: Solusi Efektif Pengelolaan Lingkungan
Training Manajemen Limbah B3 dan Non B3. Tantangan global dalam pengelolaan limbah semakin meningkat, terutama pada limbah berbahaya (B3) yang berdampak langsung terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Tanpa manajemen yang tepat, limbah dapat menimbulkan pencemaran serius serta risiko hukum bagi perusahaan....
Training Environtment Risk Assessment: Power Skill Manajemen Risiko Lingkungan
Training Environtment Risk Assessment: Power Skill Manajemen Risiko Lingkungan
Training Environtment Risk Assessment. Krisis lingkungan global menuntut langkah nyata dalam pengelolaan risiko yang lebih terukur. Dari pencemaran industri hingga perubahan iklim, setiap organisasi kini dituntut mampu memprediksi dampak dan menyiapka...
