Bimtek Keuangan Terbaru 2025-2026
Bimtek Keuangan
Bimtek Keuangan adalah singkatan dari Bimbingan Teknis Keuangan, yaitu kegiatan pelatihan yang berfokus pada peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan. Kegiatan ini biasanya ditujukan bagi individu atau kelompok yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, seperti aparatur pemerintah, pegawai di instansi pemerintah, atau profesional di perusahaan. Keuangan (bahasa Inggris: finance) mempelajari bagaimana cara mengetahui berbisnis individu, meningkatkan organisasi, mengalokasi, menggunakan sumber daya moneter dengan sejalannya waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyeknya.
Pilihan Materi Bimtek Keuangan
| No. | MATERI BIMTEK KEUANGAN 2025 |
|---|---|
| 1. | BIMTEK SIPD RI SERTA RENCANA KERJA OPD/SKPD DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH |
| 2. | BIMTEK IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) BERDASARKAN REGULASI TERBARU YANG BERLAKU |
| 3. | BIMTEK APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) |
| 4. | PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PERENCANAAN MELALUI APLIKASI SIPD |
| 5. | BIMTEK PENYUSUNAN KUA PPAS DENGAN SIPD |
| 6. | BIMTEK SOSIALISASI PENYUSUNAN ABPD |
| 7. | BIMTEK PENYUSUNAN APBD SERTA PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD |
| 8. | TATA CARA PERHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN TERTIB ADMINISTRASI, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK SESUAI PERMENDAGRI YANG BERLAKU |
| 9. | BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH |
| 10. | BIMTEK PERMENDAGRI 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| 11. | BIMTEK PERMENDAGRI 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| 12. | BIMTEK REVIU ANALISIS DALAM LAPORAN KEUANGAN DAERAH |
| 13. | TATA CARA PENYUSUNAN CATATAN HASIL REVIU (CHR) DAN LAPORAN HASIL REVIU (LHR) SERTA LAPORAN REVIU KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL |
| 14. | BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA |
| 15. | BIMTEK PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH |
| 16. | BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL |
| 17. | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI STANDAR AKUTANSI PEMERINTAH (SAP) MENUJU OPINI WAJIB TANPA PENGECUALIAN (WTP) |
| 18. | TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SESUAI SAP (STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH) MENUJU OPINI WTP |
| 19. | PENERAPAN PROGRAM APLIKASI SIMDA (SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH) KEUANGAN BERBASIS AKRUAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
| 20. | SISTEM PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGANKEUANGAN DAERAH BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH |
| 21. | BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUTANSI BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN BENDAHARAWAN OPD/SKPD |
| 22. | BIMTEK STRATEGI MENGHADAPI AUDIT BPK DALAM PENYUSUNAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) |
| 23. | BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS SIPD (SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH) |
| 24. | BIMTEK PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA |
MATERI BIMTEK KEUANGAN 2025
| No. | MATERI BIMTEK KEUANGAN 2025 |
|---|---|
| 25. | BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN BAGI PENGUNA ANGGARAN PA, PPTK, PPK DAN BENDAHARA |
| 26. | BIMTEK ADMINISTRASI KEUANGAN, PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN |
| 27. | SISTEM PENYELENGGARAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH |
| 28. | BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) |
| 29. | BIMTEK BENDAHARA |
| 30. | BIMTEK PENERAPAN SIPD E-PLANNING / SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) PERENCANAAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) SESUAI PERMENDAGRI YANG BERLAKU |
| 31. | BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS SAKTI UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PEMBENDAHARAAN YANG HANDAL DAN AKUNTABEL |
| 32. | PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN SERTA TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA |
| 33. | BIMTEK SOSIALISASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN APLIKASI SIMDA KEUANGAN |
| 34. | BIMTEK MEKANISME PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR BAGI PENGUNA ANGGARAN, KPA, PPK DAN BENDAHARA PENERIMAAN OPD/SKPD |
| 35. | BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA OPD/SKPD |
| 36. | BIMTEK TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BAGI BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENERIMAAN SERTA PENYAMPAIANNYA |
| 37. | BIMTEK INDIKATOR KINERJA UTAMA, PERENCANAAN DAN KEUANGAN SERTA KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH |
| 38. | BIMTEK KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SKPD |
| 39. | TATA CARA PENGELOLAAN TRANSAKSI KEUANGAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN UP, GU, TU DENGAN PENYAJIAN LAPORAN DENGAN SISTEM AKRUAL |
| 40. | BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI RKPD – RKA OPD/SKPD |
| 41. | BIMTEK PENYUSUNAN KUA PPAS DAN RKA OPD/SKPD |
| 42. | BIMTEK MANAJEMEN RESIKO ATAU PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS RESIKO |
| 43. | BIMTEK PENERAPAN STANDAR BIAYA MASUK (SBM) DAN STANDAR BIAYA KELUAR (SBK) |
| 44. | BIMTEK PERPRES (PERATURAN PRESIDEN TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL (SHSR) |
MATERI BIMTEK KEUANGAN DAERAH 2025
| No. | MATERI BIMTEK KEUANGAN 2025 |
|---|---|
| 45. | BIMTEK IMPLEMENTASI PENGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN APBD SESUAI DENGAN PERMENDAGRI TERBARU |
| 46. | BIMTEK TATA CARA PENGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKPD) |
| 47. | BIMTEK PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH DALAM PERSPEKTIF UNDANGAN-UNDANG TERBARU |
| 48. | IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM RANGKA PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI |
| 49. | PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH (TKD) TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH |
| 50. | BIMTEK SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD, SKPKD SERTA MEKANISME PENYUSUNAN RPJMD, RPJPD, RENSTRA OPD |
| 51. | BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA OPD/SKPD SERTA PERENCANAAN PELAKSANAAN RKPD,RPJMD DAN RPJPD BERDASARKAN PERMENDAGRI YANG BERLAKU |
| 52. | BIMTEK PENYUSUNAN NERACA AWAL DAN AKHIR TAHUN PEMERINTAH DAERAH |
| 53. | BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN RKA DAN DPA INSTANSI PEMERINTAH |
| 54. | BIMTEK STANDARISASI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN) |
| 55. | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) |
| 56. | PENGUATAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| 67. | PENINGKATAN KAPASITAS APIP DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| 58. | BIMTEK AUDIT INTERN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI APARATUR PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH |
| 59. | BIMTEK PEMANTAUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK DENGAN MENGUNAKAN SIPTL (SISTEM PEMANTAUAN TINDAK LANJUT) |
| 60. | BIMTEK TATA CARA MENGANTISIPASI PEMERIKSAAN OLEH BPK-RI, SERTA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN EKSTERNAL PEMERINTAH DAERAH |
| 61. | STRATEGI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN, PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH SERTA PENGELOLAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERBASIS E-BUDGETING |
| 62. | BIMTEK PROSES AKUNTANSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD |
| 63. | BIMTEK KEBIJAKAN PERJALANAN DINAS BAGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM APBD |
| 64. | BIMTEK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH APBD SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN |
| 65. | BIMTEK MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN APBD |
| 66. | BIMTEK PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PEMBENDAHARAAN NEGARA |
| 67. | PENINGKATAN TATA KELOLA, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA OPD/SKPD, TUPOKSI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN OPD, TUNTUTAN PEMBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TPTGR), SERTA ANTISIPASI PEMERIKSAAN TERHADAP BENDAHARAWAN (UANG/BARANG) |
BIMTEK KEUANGAN DAERAH 2025
| No. | MATERI BIMTEK KEUANGAN 2025 |
|---|---|
| 68. | PROSES PEMBUKUAN, PENDAPATAN, VERIFIKASI, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SERTA PELAPORAN OPD/SKPD |
| 69. | STANDAR UMUM, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PEMERIKSAAN KEUANGAN, PEMERIKSAAN KINERJA OPD DAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT) |
| 70. | PROSES MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS KAS MENJADI BERBASIS AKRUAL |
| 71. | MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI KOPERASI SERTA ANALISA LAPORAN KEUANGAN KOPERASI |
| 72. | BIMTEK MANAJEMEN RESIKO KEBIJAKAN ANGGARAN |
| 73. | BIMTEK IMPLEMENTASI PENERAPAN STANDAR BIAYA MASUK DAN STANDAR BIAYA KELUARAN |
| 74. | BIMTEK SISTEM PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI PIMPINAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI YANG BERLAKU |
| 75. | KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| 76. | MANAJEMEN PENGELOLAAN KAS DAERAH DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| 77. | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERMMENT PADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| 78. | BIMTEK PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH SESUAI PERMENPAN YANG BERLAKU |
| 79. | BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN PRIORITAS DAN ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) APBD |
| 80. | AKUNTANSI PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEAUNGAN DAERAH (AKLAP) BERBASIS SIPD-RI |
| 81. | PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL |
| 82. | BIMTEK REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS APBD |
| 83. | BIMTEK KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH |
| 84. | BIMTEK IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD) |
| 85. | PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (PKD) |
| 86. | PENYUSUNAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BERBASIS DIGITAL |
| 87. | BIMTEK PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA APBD PROVINSI |
| 88. | BIMTEK PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA APBD PEMERINTAH DAERAH |
| 89. | BIMTEK PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA APBD KABUPATEN/KOTA |
| 90. | BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL (BOS) BERDASARKAN PERMENDAGRI YANG BERLAKU SERTA PEMENDIKBUD RISTEK YANG BERLAKU |
| 91. | BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ALOKASI UMUM DAN MEKANISME PENGALOKASIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH |
| 92. | BIMTEK MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH |
| 93. | BIMTEK PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL |
BIMTEK KEUANGAN 2025
| No. | MATERI BIMTEK KEUANGAN 2025 |
|---|---|
| 94. | BIMTEK MEKANISME PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH |
| 95. | BIMTEK OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA HIBAH DAN BANSOS SECARA EFISIEN DAN TEPAT GUNA SESUAI DENGAN PERMENDAGRI YANG BERLAKU |
| 96. | BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) |
| 97. | BIMTEK TATA KELOLA KEUANGAN UPT |
| 98. | BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN RUMAH SAKIT / BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) |
| 99. | BIMTEK PENYUSUNAN RBA BLUD |
| 100. | BIMTEK SISTEM DAN STRATEGI PENGELOLAAN PEMANFAATAN PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) |
| 101. | POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) BAGI BENDAHARA DAN SATUAN KERJA BLUD |
| 102. | BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH BAGI BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD-PPKD) |
| 103. | BIMTEK TATA CARA PERHITUNGAN BIAYA IURAN, KLAIM DAN PEMBERIAN JAMINAN KECELAKAANKERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH |
| 104. | BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM BAGI PERGURUAN TINGGI |
| 105. | MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| 106. | BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH DAN ASET DAERAH BERDASARKAN APLIKASI E.SIPKD, E.REPORTING, E.SIAP/BMD |
| 107. | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH TERKAIT LAKIP, RENSTRA, MANAJEMEN ASET DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BENDAHARA PENGELUARAN OPD/SKPD SERTA PENERAPAN BERBASIS AKRUAL DALAM LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH |
| 108. | DASAR – DASAR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MANAJEMEN ASET DAERAH YANG EFEKTIF |
| 109. | AUDIT KEUANGAN, AUDIT ASET, DAN AUDIT KINERJA MENUJU OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) |
Bimtek Keuangan
Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari PLATINDO Pusat Pelatihan Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis Dengan Tema: Bimtek Keuangan 2025 – 2026
Metode Bimtek Keuangan 2025 – 2026
Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:
- 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
- 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
- 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan
Pilihan Kelas Pelaksanaan:
- Kelas Tatap Muka Di Hotel
- Online Zoom Meeting
- In House Training
Biaya Bimtek Keuangan 2025 – 2026
- Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
- Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Suite Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
Fasiitas Bimtek Keuangan 2025 – 2026
- Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
- Seminar Kit
- Kuitansi Pembayaran Perpeserta
- Sertifikat
- Tas Kegiatan
- Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
- Kartu Tanda Peserta
- Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta
Tata Cara Pendaftaran Bimtek Keuangan 2025 – 2026:
- Surat Undangan Kegiatan Beserta Jadwal Kegiatan Akan Dikirimkan Setelah Melakukan Konfirmasi Melalui Panitia Arie Hp/Wa: 085 376 771 176
- Surat Undangan Kegiatan Akan Dikirimkan Via E-Mail Dan/Atau Whatsapp
- Bagi Peserta Minimal 5 Orang Dapat Menentukan Waktu, Tempat Dan Materi Kegiatan Sesuai Kebutuhan Peserta
- Pendaftaran Paling Lambat 3 Hari Sebelum Pelaksanaan Kegiatan
- Tema, Materi Serta Rundown Kegiatan Dapat Menyesuaikan Keinginan Peserta
Kontak Person Bimtek Keuangan 2025 – 2026
- Arie – Hp/Wa: 085 376 771 176
- website : bimtekplatindo.com
Bimtek Keuangan
Posting Terkait
Bimtek Cyber Security Instansi Pemerintah: Solusi Cerdas Lindungi Data Digital
Bimtek Cyber Security Instansi Pemerintah: Solusi Cerdas Lindungi Data Digital
Bimtek Cyber Security Instansi Pemerintah: Solusi Cerdas Lindungi Data Digital. Era digital membawa peluang sekaligus ancaman baru bagi instansi pemerintah. Serangan siber yang semakin canggih dapat melumpuhkan layanan publik, mencuri data sensitif, bahkan mengancam stabilitas negara. Oleh karena itu, Bimtek
Bimtek Rencana Induk Penelitian Daerah: Panduan Lengkap Tingkatkan Inovasi Pembangunan
Bimtek Rencana Induk Penelitian Daerah: Panduan Lengkap Tingkatkan Inovasi Pembangunan
Bimtek Rencana Induk Penelitian Daerah: Panduan Lengkap Tingkatkan Inovasi Pembangunan. Perencanaan berbasis riset menjadi pilar penting dalam meningkatkan daya saing dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Salah satu instrumen utamanya adalah Bimtek Rencana Induk Penelitian Daerah, yang dirancang agar pemerintah d...
Bimtek Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa: Rahasia Efektif Membangun Tata Kelola Desa Modern
Bimtek Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa: Rahasia Efektif Membangun Tata Kelola Desa Modern
Bimtek Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa: Rahasia Efektif Membangun Tata Kelola Desa Modern. Penyusunan peraturan desa adalah fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang terarah dan berkelanjutan. Tanpa regulasi yang jelas, arah pembangunan bisa bias dan menimbulkan ketidakharmonisan. Melalui Bimtek Tata Cara Penyusu...
Bimtek Sinergi BPD dan Pemerintah Desa: Rahasia Sukses Kolaborasi Desa Modern
Bimtek Sinergi BPD dan Pemerintah Desa: Strategi Kolaborasi Efektif
Bimtek Sinergi BPD dan Pemerintah Desa: Strategi Kolaborasi Efektif. Sinergi yang solid antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa merupakan pilar utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang modern, transparan, dan akuntabel. Tanpa kolaborasi yang sehat, pembangunan desa akan terh...
Bimtek Tata Tertib dan Mekanisme Kerja BPD: Strategi Jitu Perkuat Peran Desa
Bimtek Tata Tertib dan Mekanisme Kerja BPD: Strategi Jitu Perkuat Peran Desa
Bimtek Tata Tertib dan Mekanisme Kerja BPD: Strategi Jitu Perkuat Peran Desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semakin krusial dalam membangun tata kelola desa yang demokratis, transparan, dan partisipatif. Agar fungsi pengawasan dan penyambung aspirasi berjalan maksimal, diperlukan aturan interna...
Bimtek Pengawasan Dana Desa oleh BPD: Kunci Sukses Wujudkan Transparansi dan Akuntabilitas
Bimtek Pengawasan Dana Desa oleh BPD: Kunci Sukses Wujudkan Transparansi dan Akuntabilitas
Bimtek Pengawasan Dana Desa oleh BPD: Kunci Sukses Wujudkan Transparansi dan Akuntabilitas. Pengelolaan dana desa menuntut keterbukaan, akuntabilitas, dan pengawasan yang terstruktur agar penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan. Bimtek Pengawasan Dana Desa oleh
Training Quantity Surveyor: Strategi Jitu Menguasai Estimasi Biaya Konstruksi Modern
Training Quantity Surveyor: Strategi Jitu Menguasai Estimasi Biaya Konstruksi Modern
Training Quantity Surveyor: Strategi Jitu Menguasai Estimasi Biaya Konstruksi Modern. Keakuratan dalam menghitung biaya konstruksi merupakan kunci sukses sebuah proyek. Tanpa pengendalian anggaran yang tepat, risiko pembengkakan biaya dan keterlambatan pekerjaan sangat besar. Untuk itu, training quantity surveyor hadir sebagai solusi strategis yang membekali para profesion...
Bimtek Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi: Panduan Lengkap Tata Kelola Modern yang Transparan
Bimtek Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi: Panduan Lengkap Tata Kelola Modern yang Transparan
Bimtek Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi: Panduan Lengkap Tata Kelola Modern yang Transparan. Pengelolaan dana di perguruan tinggi menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga keberlangsungan layanan pendidikan, transparansi anggaran, dan akuntabilitas kepada publik. Tanpa tata kelola yang profesional, kampus berisiko menghadapi masalah dalam efisiensi dan p...
Training Mining for Non Miners: Rahasia Cepat Kuasai Dunia Pertambangan
Training Mining for Non Miners: Rahasia Cepat Kuasai Dunia Pertambangan
Training Mining for Non Miners: Rahasia Cepat Kuasai Dunia Pertambangan. Industri pertambangan adalah sektor vital yang tidak hanya melibatkan teknologi canggih, tetapi juga berhubungan erat dengan aspek ekonomi, hukum, dan lingkungan. Sayangnya, banyak profesional non-teknis yang kesulitan memahami istilah maupun proses di d...
Bimtek Penerapan SOP Tata Usaha Pemerintah: Panduan Praktis Tingkatkan Efisiensi Kerja
Bimtek Penerapan SOP Tata Usaha Pemerintah: Panduan Praktis Tingkatkan Efisiensi Kerja
Bimtek Penerapan SOP Tata Usaha Pemerintah: Panduan Praktis Tingkatkan Efisiensi Kerja. Kualitas tata usaha yang profesional menjadi kunci penting bagi kelancaran administrasi pemerintahan. Tanpa standar prosedur yang jelas, proses kerja sering kali tidak konsisten, berulang-ulang, dan rawan kesalahan. Melalui Bimtek Penerapan
Training Manajemen Limbah B3 dan Non B3: Solusi Efektif Pengelolaan Lingkungan
Training Manajemen Limbah B3 dan Non B3: Solusi Efektif Pengelolaan Lingkungan
Training Manajemen Limbah B3 dan Non B3. Tantangan global dalam pengelolaan limbah semakin meningkat, terutama pada limbah berbahaya (B3) yang berdampak langsung terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Tanpa manajemen yang tepat, limbah dapat menimbulkan pencemaran serius serta risiko hukum bagi perusahaan....
Training Environtment Risk Assessment: Power Skill Manajemen Risiko Lingkungan
Training Environtment Risk Assessment: Power Skill Manajemen Risiko Lingkungan
Training Environtment Risk Assessment. Krisis lingkungan global menuntut langkah nyata dalam pengelolaan risiko yang lebih terukur. Dari pencemaran industri hingga perubahan iklim, setiap organisasi kini dituntut mampu memprediksi dampak dan menyiapka...
