Bimtek Kompetensi Pranata Kelola Sistem Informasi Pemerintah

Bimtek Kompetensi Pranata Kelola Sistem Informasi Pemerintah

Bimtek Kompetensi Pranata Kelola Sistem Informasi Pemerintah. Di tengah derasnya arus transformasi digital yang melanda setiap sendi kehidupan, sektor pemerintahan tak luput dari keharusan beradaptasi. Sistem informasi (SI) bukan lagi pelengkap, melainkan fondasi esensial bagi administrasi publik yang modern, transparan, dan efisien. Mulai dari pengelolaan data warga hingga penyediaan layanan publik secara elektronik, SI yang andal dan terintegrasi adalah kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan berkelanjutan. Namun, mengelola SI yang kompleks—dari perancangan, implementasi, pemeliharaan, hingga evaluasi—membutuhkan aparatur yang memiliki kapabilitas khusus dalam pranata kelola sistem informasi. Tanpa SDM yang cakap, investasi besar dalam teknologi informasi berisiko tidak optimal, bahkan bisa menjadi beban alih-alih solusi.

Fenomena pemerintahan digital (e-Government) terus berevolusi, menuntut setiap instansi pemerintah untuk secara maksimal mengadopsi dan memanfaatkan SI. Sayangnya, seringkali muncul jurang pemisah antara ketersediaan teknologi canggih dan kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola serta mengoptimalkannya. Tantangan seperti integrasi data lintas sistem, keamanan siber, kualitas data, hingga manajemen risiko TI memerlukan pemahaman mendalam dan keterampilan yang memadai dari para aparatur. Dalam konteks ini, Pranata Kelola Sistem Informasi hadir sebagai profesi vital dalam ekosistem digital pemerintah, berperan sentral dalam menjembatani kesenjangan tersebut dan memastikan SI berfungsi optimal demi visi organisasi yang lebih baik.

Merespons kebutuhan krusial ini, Platindo Pusat Pelatihan dengan bangga menghadirkan Bimtek Kompetensi Pranata Kelola Sistem Informasi Pemerintah yang dirancang secara menyeluruh. Kami menyadari bahwa peningkatan kapasitas SDM di bidang TI merupakan investasi strategis untuk masa depan birokrasi. Program ini tidak hanya berfokus pada detail teknis implementasi SI, tetapi juga pada bagaimana sistem tersebut diatur, dikelola, dan dimanfaatkan secara strategis untuk mendukung kinerja pemerintah dan pelayanan publik yang prima. Kami akan membekali peserta dengan kerangka kerja dan praktik terbaik (best practices) terkini dalam pranata kelola SI pemerintah.

Melalui Bimtek Kompetensi Pranata Kelola Sistem Informasi Pemerintah ini, kami berkomitmen untuk melahirkan aparatur yang tidak sekadar menguasai teknologi, tetapi juga mampu berperan sebagai arsitek sistem informasi yang kompeten dan berpandangan strategis di instansi masing-masing. Peserta akan dibekali pengetahuan dan keterampilan mutakhir untuk merancang, mengimplementasikan, dan memelihara SI yang efisien, aman, dan relevan dengan dinamika kebutuhan organisasi. Ini adalah kesempatan emas untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan memastikan motor penggerak birokrasi digital bekerja optimal demi terwujudnya pemerintahan yang cerdas dan berorientasi pada hasil nyata.

Memahami Esensi: Bimtek Kompetensi Pranata Kelola Sistem Informasi Pemerintah

Bimtek Kompetensi Pranata Kelola Sistem Informasi Pemerintah adalah program pelatihan dan pengembangan profesional yang dirancang khusus untuk memperkuat kapabilitas aparatur pemerintah dalam mengelola, merancang, mengimplementasikan, memelihara, dan mengevaluasi sistem informasi (SI) serta teknologi informasi (TI) di lingkungan instansi pemerintahan. Program ini meliputi serangkaian modul pembelajaran terstruktur yang merujuk pada standar tata kelola TI global dan nasional, seperti COBIT, ITIL, serta regulasi terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuan utamanya adalah memberdayakan personel yang bertanggung jawab atas SI/TI agar dapat memastikan bahwa investasi teknologi pemerintah memberikan nilai maksimal, beroperasi secara efisien, aman, dan mendukung visi strategis organisasi.

Dalam konteks ini, istilah “Pranata Kelola Sistem Informasi Pemerintah” merujuk pada peran atau fungsi aparatur yang memegang tanggung jawab atas manajemen dan tata kelola seluruh aspek SI/TI dalam sebuah instansi pemerintah. Cakupannya meliputi perencanaan strategis SI/TI, manajemen proyek TI, manajemen risiko siber, pengelolaan data dan database, hingga audit SI. Bimtek ini secara spesifik menargetkan para pejabat dan staf yang secara langsung berinteraksi dengan SI/TI, baik sebagai pengelola, pengembang, pengguna utama, maupun evaluator. Fokusnya adalah membangun kompetensi multidisiplin yang memadukan pemahaman teknis dengan keterampilan manajerial dan strategis yang dibutuhkan.

Aspek “Kompetensi” dalam Bimtek Kompetensi Pranata Kelola Sistem Informasi Pemerintah menekankan pada penguasaan kombinasi antara pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan sikap (attitude) yang esensial untuk menjalankan peran Pranata Kelola SI secara efektif. Ini berarti peserta tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga dilatih untuk menerapkan praktik terbaik dalam mengelola siklus hidup SI, dari analisis kebutuhan hingga penghentian sistem (retirement). Peningkatan kompetensi ini mencakup dimensi teknis (penguasaan tools, metodologi), manajerial (pengambilan keputusan, negosiasi dengan vendor), soft skills (komunikasi efektif, kepemimpinan), hingga etika dan integritas dalam menjaga keamanan informasi dan privasi data.

Secara lebih luas, Bimtek Kompetensi Pranata Kelola Sistem Informasi Pemerintah juga akan mengkaji bagaimana peran Pranata Kelola SI berkontribusi pada pencapaian target SPBE, satu data Indonesia, dan konsep smart government. Materi akan menyentuh poin-poin penting seperti pengembangan arsitektur SPBE, implementasi pusat data nasional, interoperabilitas sistem, serta strategi adopsi teknologi di lingkungan birokrasi. Peserta akan dibimbing untuk menjadi agen perubahan yang proaktif, mampu mengidentifikasi peluang inovasi, dan mendorong transformasi digital di institusi mereka, demi terwujudnya birokrasi yang responsif dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.

Peran Vital dan Dampak Penting dari Bimtek Kompetensi Pranata Kelola Sistem Informasi Pemerintah

Bimtek Kompetensi Pranata Kelola Sistem Informasi Pemerintah memegang peranan yang sangat vital dalam mewujudkan pemerintahan digital yang efektif dan berdaya saing. Signifikansi pelatihan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kapabilitas individu aparatur, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh dan percepatan pencapaian tujuan SPBE.

Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai peran dan pentingnya Bimtek Pranata Kelola Sistem Informasi Pemerintah ini:

1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Investasi TI Pemerintah: Peran fundamental Bimtek Kompetensi Pranata Kelola Sistem Informasi Pemerintah adalah memastikan bahwa setiap investasi besar pemerintah dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur TI memberikan nilai optimal. Peserta akan belajar bagaimana mengelola aset TI secara efisien, meminimalkan downtime, dan memaksimalkan Return on Investment (ROI) dari teknologi yang telah ada. Ini merupakan kunci untuk mencapai efisiensi anggaran.
2. Meningkatkan Ketahanan Siber dan Proteksi Data: Di tengah lonjakan ancaman siber, keamanan informasi menjadi prioritas utama. Bimtek ini membekali peserta dengan pemahaman mendalam tentang manajemen risiko siber, protokol keamanan data, dan strategi pencegahan serangan siber. Pengetahuan ini esensial untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data pemerintah.
3. Menjamin Kualitas dan Integrasi Data Lintas Sektor: Data adalah aset berharga. Pelatihan ini mengajarkan praktik terbaik dalam manajemen data, termasuk validasi, standarisasi, dan integrasi data antar-sistem. Kualitas data yang tinggi sangat krusial untuk pengambilan keputusan berbasis data dan efektivitas layanan publik.
4. Mendorong Pengembangan SI yang Relevan dan Berkelanjutan: Peserta akan dibekali dengan keterampilan esensial dalam analisis kebutuhan, perancangan sistem, dan manajemen proyek SI. Hal ini memastikan bahwa SI yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna, mudah dikembangkan di masa depan, dan berkelanjutan dalam operasionalnya.
5. Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik Melalui E-Government: Dengan aparatur yang kompeten dalam pengelolaan SI, berbagai inisiatif e-Government dapat diimplementasikan dengan lebih lancar. Hal ini secara langsung berdampak pada kemudahan, kecepatan, dan transparansi pelayanan publik, yang manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat.
6. Memenuhi Persyaratan Tata Kelola SPBE dan Regulasi Terkait: Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka SPBE yang mengamanatkan penerapan tata kelola TI yang baik. Bimtek Kompetensi Pranata Kelola Sistem Informasi Pemerintah membantu instansi memenuhi persyaratan ini, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar nasional maupun internasional seperti COBIT dan ITIL.
7. Memperkuat Koordinasi Antar-Unit dan Lintas Sektor: SI yang terintegrasi membutuhkan koordinasi yang solid. Bimtek ini akan membahas bagaimana Pranata Kelola SI dapat memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar-unit kerja yang berbeda dalam pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi. Hal ini mendukung inisiatif satu data Indonesia.
8. Membangun Budaya Inovasi dan Adaptasi Teknologi: Dengan pemahaman mendalam tentang SI/TI, peserta akan lebih proaktif dalam mengidentifikasi peluang inovasi, mengadopsi teknologi baru, dan mendorong transformasi digital di instansi mereka. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih dinamis dan progresif.

Secara keseluruhan, Bimtek Kompetensi Pranata Kelola Sistem Informasi Pemerintah adalah investasi krusial bagi setiap instansi pemerintah yang bercita-cita mewujudkan pemerintahan yang modern, responsif, dan berbasis digital. Ini adalah fondasi untuk membangun SDM TI yang handal, memastikan keberlangsungan operasional, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi yang optimal.

Kurikulum Terperinci dan Sistematis dalam Bimtek Kompetensi Pranata Kelola Sistem Informasi Pemerintah

Bimtek Kompetensi Pranata Kelola Sistem Informasi Pemerintah dirancang dengan kurikulum yang komprehensif dan sistematis, mencakup berbagai aspek mulai dari konsep dasar tata kelola TI hingga aplikasi praktis di lingkungan pemerintahan. Setiap modul disusun untuk memberikan pemahaman mendalam dan keterampilan aplikatif yang relevan bagi para peserta. Berikut adalah rincian materi yang akan diajarkan:

1. Pengantar Transformasi Digital dan Peran SI/TI di Pemerintahan:
   • Definisi dan komponen Sistem Informasi (SI) serta Teknologi Informasi (TI).
   • Peran krusial SI/TI dalam transformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.
   • Tantangan dan peluang implementasi TI di sektor publik modern.
   • Urgensi tata kelola TI (Government IT Governance) dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif.
   • Studi Kasus: Analisis implementasi SI yang sukses di berbagai instansi pemerintah.
2. Kerangka Kerja Tata Kelola TI Pemerintah (IT Governance Framework):
   • Pengenalan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebagai payung hukum tata kelola TI di Indonesia.
   • Prinsip-prinsip COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) dan relevansinya untuk sektor publik.
   • Pengenalan ITIL (Information Technology Infrastructure Library) untuk manajemen layanan TI yang optimal.
   • Perbandingan berbagai kerangka kerja dan aplikasinya dalam konteks pemerintahan.
   • Workshop: Melakukan analisis gap tata kelola TI di instansi peserta berdasarkan studi kasus.
3. Manajemen Proyek Sistem Informasi yang Efektif:
   • Memahami siklus hidup manajemen proyek SI (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penutupan).
   • Metodologi manajemen proyek (misalnya Waterfall, Agile) yang relevan untuk proyek pemerintah.
   • Strategi perencanaan anggaran dan alokasi sumber daya untuk proyek TI.
   • Manajemen risiko proyek SI dan strategi mitigasinya.
   • Studi Kasus: Analisis proyek SI yang berhasil dan gagal di pemerintahan, serta pembelajaran darinya.
4. Manajemen Risiko Siber dan Keamanan Informasi Kritis:
   • Identifikasi ancaman siber dan kerentanan dalam sistem informasi pemerintah.
   • Implementasi strategi manajemen risiko siber (identifikasi, analisis, mitigasi).
   • Penerapan protokol keamanan data (enkripsi, firewall, antivirus) yang kuat.
   • Kebijakan kontrol akses dan manajemen identitas yang ketat.
   • Prosedur respons insiden siber dan pemulihan bencana (Disaster Recovery Plan – DRP).
   • Kepatuhan terhadap UU ITE dan regulasi terkait keamanan informasi.
5. Manajemen Data dan Integrasi Sistem Informasi yang Komprehensif:
   • Konsep manajemen data dalam pemerintahan (data governance, kualitas data).
   • Strategi integrasi sistem informasi antar-unit dan antar-instansi untuk efisiensi.
   • Implementasi prinsip Satu Data Indonesia untuk interoperabilitas.
   • Pengelolaan database dan data warehouse yang efisien.
   • Visualisasi data untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat.
   • Workshop: Merancang model integrasi data sederhana untuk skenario pemerintahan.
6. Audit Sistem Informasi dan Evaluasi Kinerja TI:
   • Tujuan dan ruang lingkup audit sistem informasi di lingkungan pemerintahan.
   • Metodologi audit TI yang standar (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan).
   • Evaluasi kinerja TI berdasarkan indikator kunci (Key Performance Indicators – KPI) yang terukur.
   • Pemanfaatan hasil audit dan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan dan inovasi.
   • Pentingnya etika dan objektivitas bagi auditor SI.
7. Pengadaan TI dan Manajemen Vendor yang Strategis:
   • Prosedur pengadaan barang/jasa TI sesuai peraturan pemerintah yang berlaku.
   • Penyusunan spesifikasi teknis dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang akurat untuk proyek TI.
   • Manajemen kontrak dan manajemen vendor TI yang efektif.
   • Strategi mitigasi risiko dalam proses pengadaan TI.
8. Studi Kasus, Diskusi Interaktif, dan Sesi Praktis:
   • Pembahasan studi kasus nyata dari implementasi SPBE yang berhasil di berbagai daerah.
   • Diskusi interaktif mengenai tantangan umum dan solusi inovatif dalam tata kelola TI.
   • Sesi berbagi pengalaman (sharing session) dari Pranata Kelola SI yang telah sukses.
   • Sesi tanya jawab komprehensif dan konsultasi terbuka dengan narasumber ahli.
   • Workshop: Merumuskan rencana aksi pribadi untuk peningkatan kompetensi Pranata Kelola SI di instansi masing-masing.

Materi-materi ini akan disampaikan oleh para instruktur yang merupakan praktisi berpengalaman dan ahli di bidang tata kelola TI, manajemen proyek TI, keamanan siber, dan regulasi SPBE. Metode pembelajaran kami sangat interaktif, mencakup presentasi dinamis, diskusi kelompok, studi kasus, role-play, serta workshop praktis yang akan mengasah keterampilan analisis dan implementasi peserta. Pendekatan ini memastikan peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara efektif dan percaya diri di lingkungan kerja mereka, membawa instansi mereka menuju transformasi digital yang paripurna.

Tujuan dan Manfaat Bimtek Kompetensi Pranata Kelola Sistem Informasi Pemerintah

Bimtek Kompetensi Pranata Kelola Sistem Informasi Pemerintah dirancang dengan tujuan yang sangat jelas dan akan memberikan manfaat signifikan bagi aparatur pemerintah, institusi pemerintah itu sendiri, serta pada akhirnya, masyarakat luas sebagai penerima manfaat layanan digital. Tujuan utama kami adalah membekali peserta dengan pemahaman mendalam dan keterampilan praktis untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan sistem informasi pemerintah guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang efisien.

Tujuan Strategis Bimtek Pranata Kelola Sistem Informasi Pemerintah:

1. Menguasai Tata Kelola TI Pemerintah: Peserta akan memahami kerangka kerja tata kelola TI (IT Governance) seperti SPBE, COBIT, dan ITIL secara komprehensif.
2. Meningkatkan Pertahanan Siber: Membekali peserta dengan strategi manajemen risiko siber dan keamanan informasi mutakhir untuk melindungi aset data pemerintah.
3. Mengoptimalkan Pengelolaan Data: Melatih peserta untuk mengelola dan mengintegrasikan data secara efektif, mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat.
4. Meningkatkan Efisiensi Proyek SI: Membekali peserta dengan keterampilan manajemen proyek SI agar implementasi proyek lebih efektif dan sesuai anggaran.
5. Mendorong Inovasi Teknologi: Mempersiapkan aparatur untuk menjadi agen perubahan yang proaktif dalam adopsi dan pengembangan teknologi di instansi.
6. Memastikan Kepatuhan Regulasi TI: Memahami aspek hukum dan kebijakan terkait SI/TI agar operasional pemerintah selalu patuh dan bebas masalah.

Manfaat Bimtek Pranata Kelola Sistem Informasi Pemerintah:

Manfaat dari Bimtek Kompetensi Pranata Kelola Sistem Informasi Pemerintah ini akan terasa secara berjenjang, memberikan dampak positif dari individu hingga tata kelola pemerintahan secara menyeluruh:

Bagi Peserta (Aparatur Pemerintah):

• Peningkatan Kompetensi Profesional: Menguasai bidang yang sangat strategis dalam transformasi digital pemerintahan, menjadikan Anda aset tak ternilai bagi instansi.
• Efisiensi Kerja Personal: Mampu mengelola dan memanfaatkan SI/TI dengan lebih baik, secara signifikan meningkatkan produktivitas individu dalam tugas sehari-hari.
• Peluang Karier yang Gemilang: Memiliki keahlian di bidang tata kelola SI/TI adalah nilai tambah signifikan dalam jenjang karier di sektor pemerintahan.
• Jejaring Profesional yang Luas: Membangun koneksi berharga dengan sesama profesional dan para ahli di bidang TI pemerintah.

Bagi Instansi Pemerintah:

• Optimalisasi Investasi TI: Memastikan bahwa setiap pengeluaran untuk SI/TI memberikan nilai maksimal dan secara langsung mendukung tujuan strategis organisasi.
• Peningkatan Keamanan Informasi: Mengurangi risiko serangan siber dan kebocoran data secara signifikan, menjaga integritas dan kerahasiaan data pemerintah dengan lebih baik.
• Kualitas Data yang Superior: Data yang lebih bersih, terintegrasi, dan mudah diakses mendukung pengambilan keputusan yang akurat dan cepat.
• Efisiensi Pelayanan Publik yang Optimal: Layanan e-Government berjalan lebih lancar, secara drastis meningkatkan kepuasan masyarakat dan transparansi.
• Kepatuhan Terhadap Regulasi SPBE: Memenuhi amanat peraturan perundang-undangan terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara proaktif.
• Budaya Inovasi dan Transformasi Digital yang Kuat: Mendorong adopsi teknologi dan perbaikan berkelanjutan di seluruh lini organisasi.

Bagi Masyarakat (Wajib Pajak dan Penerima Layanan):

• Pelayanan Publik yang Lebih Baik: Masyarakat akan merasakan langsung manfaat dari layanan pemerintah yang lebih cepat, mudah, dan aman berkat SI/TI yang terkelola dengan baik.
• Transparansi dan Akuntabilitas yang Tinggi: Akses yang lebih baik terhadap informasi publik dan data kinerja pemerintah.
• Efisiensi Penggunaan Anggaran: Menjamin bahwa pajak masyarakat digunakan secara efektif dan efisien dalam pengembangan SI/TI.

Secara komprehensif, Bimtek Kompetensi Pranata Kelola Sistem Informasi Pemerintah adalah investasi krusial bagi setiap instansi pemerintah yang bertekad mewujudkan pemerintahan yang modern, responsif, dan berbasis digital. Ini adalah fondasi untuk membangun SDM TI yang handal, memastikan keberlangsungan operasional, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi yang optimal.

Kesimpulan: Bimtek Kompetensi Pranata Kelola Sistem Informasi Pemerintah

Di tengah era digitalisasi yang kian meraksasa, Sistem Informasi (SI) telah bertransformasi dari sekadar alat pendukung menjadi urat nadi utama bagi operasional pemerintahan. Kehadiran Pranata Kelola Sistem Informasi Pemerintah yang kompeten adalah kunci esensial untuk memastikan setiap investasi TI memberikan dampak maksimal dan mendukung terwujudnya smart government. Bimtek Kompetensi Pranata Kelola Sistem Informasi Pemerintah yang diselenggarakan oleh Platindo Pusat Pelatihan adalah langkah strategis yang tak terelakkan bagi Anda dan instansi Anda untuk menguasai kompetensi krusial ini.

Pentingnya Bimtek Kompetensi Pranata Kelola Sistem Informasi Pemerintah melampaui sekadar pelatihan teknis; ia adalah investasi krusial dalam transformasi birokrasi menuju era digital. Dengan menguasai tata kelola SI, Anda tidak hanya akan meningkatkan efisiensi operasional dan keamanan data, tetapi juga menjadi pemimpin perubahan yang mendorong inovasi dan pelayanan publik yang lebih prima. Jangan biarkan instansi Anda tertinggal dalam perlombaan digital ini! Mari bersama-sama berinvestasi dalam penguatan kompetensi TI demi pemerintahan yang modern, efisien, dan berorientasi pada masa depan. Bergabunglah dengan kami dan jadilah bagian dari arsitek birokrasi digital Indonesia yang progresif!

Bimtek Kompetensi Pranata Kelola Sistem Informasi Pemerintah

Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari Platindo Pusat Pelatihan Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis Dengan Tema: Bimtek Kompetensi Pranata Kelola Sistem Informasi Pemerintah

Metode Pelatihan Kompetensi Pranata Kelola Sistem Informasi Pemerintah

Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:

• 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
• 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
• 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan

Pilihan Kelas Pelaksanaan: Pelatihan Kompetensi Pranata Kelola Sistem Informasi Pemerintah

1. Kelas Tatap Muka Di Hotel
2. Online Zoom Meeting
3. In House Training

Biaya Pelatihan Kompetensi Pranata Kelola Sistem Informasi Pemerintah

• Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
• Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Suite Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Fasilitas Pelatihan Kompetensi Pranata Kelola Sistem Informasi Pemerintah

• Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
• Seminar Kit
• Kuitansi Pembayaran Perpeserta
• Sertifikat
• Tas Kegiatan
• Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
• Kartu Tanda Peserta
• Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta

Tata Cara Pendaftaran: Pelatihan Kompetensi Pranata Kelola Sistem Informasi Pemerintah

• Surat Undangan Kegiatan Beserta Jadwal Kegiatan Akan Dikirimkan Setelah Melakukan Konfirmasi Melalui Panitia Arie Hp/Wa: 085 376 771 176
• Surat Undangan Kegiatan Akan Dikirimkan Via E-Mail Dan/Atau Whatsapp
• Bagi Peserta Minimal 5 Orang Dapat Menentukan Waktu, Tempat Dan Materi Kegiatan Sesuai Kebutuhan Peserta
• Pendaftaran Paling Lambat 3 Hari Sebelum Pelaksanaan Kegiatan
• Tema, Materi Serta Rundown Kegiatan Dapat Menyesuaikan Keinginan Peserta

Kontak Person Pelatihan Kompetensi Pranata Kelola Sistem Informasi Pemerintah

• Arie – Hp/Wa: 085 376 771 176
• website : https://www.bimtekplatindo.com/

Bimtek Kompetensi Pranata Kelola Sistem Informasi Pemerintah