Tag Archives: Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa
Bimtek PKKPR: Pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Apa Itu Bimtek PKKPR: Pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang?
Bimtek PKKPR: Pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah program bimbingan teknis yang dirancang khusus untuk memberikan pemahaman mendalam serta keterampilan praktis terkait proses pengajuan dan penerbitan
Bimtek E-Purchasing dan Tender Pekerjaan Konstruksi Berdasarkan Perpres No. 46 Tahun 2025: Mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel
Bimtek E-Purchasing dan Tender Pekerjaan Konstruksi Berdasarkan Perpres No. 46 Tahun 2025
Bimtek E-Purchasing dan Tender Pekerjaan Konstruksi Berdasarkan Perpres No. 46 Tahun 2025. Sektor pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) merupakan salah satu instrumen krusial dalam menggerakkan roda perekonomian nasional dan memastikan pelayanan publik ya...
Bimtek Perpres Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Bimtek Perpres Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Bimtek Perpres Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan salah satu aspek krusial dalam roda pemerintahan, memegang peranan vital dalam mendorong pembangunan nasional, meningkatkan kualitas pelayanan pub...
Bimtek Barang dan Jasa Terbaru 2025 – 2026
Bimtek Barang dan Jasa Terbaru 2025 - 2026
Bimtek Barang dan Jasa adalah pelatihan tentang pengadaan dan manajemen barang serta jasa. Peserta akan mempelajari cara efektif mengelola proses pengadaan barang dan jasa, serta strategi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan persediaan dan layanan. Pengadaan barang dan jasa (procurement) perlu diprogramkan oleh pemerintah atau institusi swasta dikarenakan adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa. Misalkan
Bimtek Perpres Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Pengadaan Barang / Jasa
Bimtek Perpres Nomor 46 Tahun 2025
Bimtek Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 merevisi secara komprehensif kerangka hukum pengadaan barang/jasa pemerintah, menggantikan Perpres 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas...