Bimtek Prosedur Akuntansi Pelaporan Aset Daerah: Strategi Spektakuler Menguasai Manajemen Fiskal yang Akuntabel, Legal, dan Bebas Temuan Audit

Bimtek Prosedur Akuntansi Pelaporan Aset Daerah

Bimtek Prosedur Akuntansi Pelaporan Aset Daerah. Paragraf pembuka artikel ini akan mengupas tuntas mengapa pengelolaan aset sering menjadi batu sandungan utama bagi instansi pemerintah dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Melalui program Bimtek Prosedur Akuntansi Pelaporan Aset Daerah, aparatur sipil negara akan dibekali keahlian taktis untuk menyelaraskan pencatatan fisik dan regulasi hukum terkini. Langkah ini sangat krusial demi menghindari risiko kebocoran anggaran, memperkuat validitas pelaporan keuangan daerah, serta membangun kredibilitas tata kelola ruang publik yang transparan dan profesional di bawah naungan lembaga terpercaya.

Apa Itu Bimtek Prosedur Akuntansi Pelaporan Aset Daerah?

Pengelolaan barang milik daerah merupakan salah satu pilar krusial dalam siklus keuangan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Secara mendasar, bimbingan teknis ini adalah sebuah program pelatihan sistematis yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai siklus hidup kekayaan daerah. Proses ini dimulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan barang, penatausahaan pencatatan, akuntansi penyusutan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban tahunan. Program ini mengacu pada standar regulasi domestik yang ketat agar setiap barang yang dibeli dengan uang negara dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan administratif.

Dalam praktiknya, akuntansi pelaporan kekayaan negara bukan sekadar aktivitas memasukkan angka ke dalam buku besar atau jurnal umum. Proses ini melibatkan metodifikasi yang sangat kompleks terkait dengan penilaian fisik di lapangan, rekonsiliasi data internal antardivisi, serta integrasi sistem informasi keuangan berbasis digital. Tanpa adanya pemahaman yang seragam di antara para pengelola keuangan, laporan yang dihasilkan berpotensi mengalami distorsi data yang signifikan. Oleh karena itu, kehadiran program pelatihan ini berfungsi sebagai jembatan kompetensi yang sangat dibutuhkan oleh setiap satuan kerja perangkat daerah.

Lebih jauh lagi, dinamika regulasi pusat yang terus berubah menuntut aparatur untuk selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilan teknis mereka. Ketidakpatuhan terhadap prosedur terbaru sering kali memicu munculnya temuan berulang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat audit investigasi berlangsung. Melalui pendekatan yang komprehensif, bimbingan teknis ini tidak hanya membahas teori akuntansi dasar, melainkan juga membedah implementasi praktis berbasis studi kasus nyata di lapangan. Hal ini memastikan setiap peserta mampu mengatasi kendala teknis penataan fisik barang secara mandiri, konseptual, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Penerapan digitalisasi juga menjadi fokus utama dalam program bimbingan ini seiring dengan masifnya pemanfaatan teknologi informasi. Saat ini, berbagai sistem informasi mutakhir telah diintegrasikan oleh pemerintah pusat untuk mempercepat proses konsolidasi laporan keuangan instansi. Memahami aspek teknis operasional sistem tersebut secara legal dan akurat adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Dengan menguasai metodology ini, instansi tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan juga berkontribusi langsung dalam pengamanan hak milik negara dan optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah.

Secara menyeluruh, bimbingan teknis ini memfasilitasi transformasi budaya kerja pengelola barang dari yang bersifat konvensional menuju sistem tata kelola digital yang modern. Setiap aspek penatausahaan, termasuk pencatatan kode barang, perhitungan masa manfaat, hingga prosedur penghapusan barang, dibahas secara transparan. Langkah ini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan ekosistem birokrasi yang bersih, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan di seluruh wilayah operasional pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat luas.

Tujuan dan Manfaat Pelatihan

Pelaksanaan bimbingan teknis ini membawa misi strategis untuk menyelaraskan kompetensi sumber daya manusia dengan tuntutan hukum tata kelola keuangan modern. Melalui kurikulum yang terarah, peserta didorong untuk mencapai standar keahlian tertinggi di bidangnya.

Bimtek Prosedur Akuntansi Pelaporan Aset Daerah. Berikut adalah beberapa tujuan dan manfaat utama yang akan diperoleh oleh peserta setelah mengikuti program pelatihan ini secara intensif:

• Meningkatkan Akurasi Laporan Keuangan: Memastikan setiap transaksi pengadaan dan mutasi barang tercatat secara presisi guna meminimalkan selisih data pada akhir tahun anggaran berjalan.

• Menghindari Temuan dan Sanksi Audit: Membekali pengelola dengan pemahaman regulasi yang valid sehingga seluruh dokumen pelaporan terbebas dari koreksi negatif pemeriksaan eksternal.

• Mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Daerah: Membantu instansi mengidentifikasi barang potensial yang dapat didayagunakan untuk mendukung pendapatan asli daerah secara legal dan aman.

• Mempercepat Proses Rekonsiliasi Data: Mengintegrasikan pemahaman tim akuntansi dan pengelola barang agar proses penyamaan data bulanan berjalan lebih efisien dan cepat.

• Mewujudkan Tata Kelola Fiskal Berstandar WTP: Mendukung pencapaian opini tertinggi dari badan pemeriksa melalui penyajian laporan kekayaan daerah yang transparan dan akuntabel.

Di samping manfaat administratif di atas, peserta juga akan merasakan peningkatan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan strategis terkait manajemen barang. Kemampuan melakukan analisis penyusutan nilai secara tepat akan menghindarkan instansi dari pemborosan anggaran pemeliharaan yang tidak diperlukan. Dengan demikian, hasil akhir dari pelatihan ini memberikan kontribusi nyata yang bersifat jangka panjang bagi efisiensi anggaran daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Materi Bimtek Prosedur Akuntansi Pelaporan Aset Daerah

Kurikulum dirancang secara sistematis dengan mengkombinasikan landasan hukum, standar akuntansi pemerintahan, dan aplikasi praktis di lingkungan kerja. Setiap sesi pembahasan disusun berjenjang agar memudahkan pemahaman secara menyeluruh.

Berikut adalah pokok-pokok bahasan utama yang akan dikupas secara mendalam selama program bimbingan teknis berlangsung:

• Pengantar Regulasi dan Kebijakan Manajemen Barang Daerah: Bedah regulasi terbaru yang mengatur tata cara pengelolaan, standardisasi kebutuhan, dan pembagian wewenang pejabat pengelola.

• Prinsip Dasar Akuntansi Aset Tetap Pemerintahan: Konsep pengakuan awal, pengukuran nilai perolehan, serta kriteria pengelompokan barang milik negara berdasarkan karakteristik operasionalnya.

• Mekanisme Kapitalisasi dan Penatausahaan Barang: Prosedur hukum untuk menetapkan apakah suatu pengeluaran pemeliharaan dapat menambah nilai barang atau sekadar menjadi beban operasional berjalan.

• Metode Penyusutan dan Penilaian Kembali (Revaluasi): Teknik perhitungan teknis penyusutan nilai ekonomi barang serta prosedur legal pelaksanaan revaluasi fisik di lapangan kerja.

• Sistem Informasi Pelaporan dan Konsolidasi Data: Strategi mengoperasikan perangkat lunak resmi pemerintah untuk mempercepat input data, penomoran kodefikasi, dan penyusunan neraca daerah.

• Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang: Koridor hukum proses lelang, hibah, atau pemusnahan barang yang sudah rusak total atau tidak memiliki nilai ekonomis lagi agar terbebas dari gugatan hukum.

• Strategi Mitigasi Risiko Temuan Audit BPK: Analisis studi kasus mengenai kesalahan fatal yang sering terjadi dalam pelaporan barang dan solusi taktis untuk menyelesaikannya secara cepat.

Setiap materi di atas disajikan dengan mengutamakan interaksi dua arah antara instruktur dan peserta kelas bimbingan teknis. Hal ini membuka ruang diskusi yang luas untuk membahas kendala riil yang dihadapi oleh masing-masing instansi secara spesifik. Melalui pembedahan materi yang mendalam, peserta tidak hanya memahami cara membuat laporan, tetapi juga mengerti filosofi akuntansi yang mendasarinya, sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan sistem di masa mendatang.

Siapa yang Perlu Mengikuti Bimtek Prosedur Akuntansi Pelaporan Aset Daerah Ini

Mengingat pentingnya akurasi data dalam neraca keuangan daerah, keterlibatan berbagai elemen pengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan pelaporan secara kolektif. Pelatihan ini memanggil para pemangku kepentingan yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap validitas data kekayaan instansi.

Secara spesifik, pihak-pihak yang sangat direkomendasikan untuk mengikuti bimbingan teknis ini antara lain adalah:

• Pejabat Penatausahaan Pengelola Barang (P3B): Pengambil keputusan utama yang bertanggung jawab penuh terhadap legalitas dokumen mutasi dan distribusi kekayaan daerah.

• Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang: Petugas teknis lapangan yang melakukan pencatatan harian, pelabelan kode barang, serta pengawasan fisik secara berkala.

• Tim Akuntansi dan Penyusun Laporan Keuangan SKPD: Staf keuangan yang bertugas menyusun neraca dan mengkonsolidasikan data fisik barang ke dalam angka-angka fiskal formal.

• Inspektorat dan Tim Auditor Internal Daerah: Aparatur pengawas yang membutuhkan pemahaman mendalam untuk melakukan audit internal sebelum laporan diserahkan ke lembaga pemeriksa eksternal.

• Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan: Pimpinan yang mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan sarana prasarana serta pemeliharaan fasilitas kerja di instansi pemerintah daerah.

Kehadiran tim yang solid dari berbagai divisi ini akan menciptakan kesamaan persepsi di lingkungan internal instansi. Masalah klasik berupa ego sektoral antara bagian perlengkapan dan bagian keuangan dapat dieliminasi secara total jika kedua pihak memahami alur kerja akuntansi yang sama. Hal inilah yang mendasari mengapa investasi peningkatan kapasitas SDM ini menjadi prioritas utama bagi instansi yang berkomitmen mempertahankan reputasi kinerjanya.

Narasumber dalam Bimtek Prosedur Akuntansi Pelaporan Aset Daerah

Keberhasilan sebuah pelatihan bimbingan teknis sangat ditentukan oleh kapabilitas dan latar belakang para instruktur yang memandu jalannya kelas. Untuk memastikan transfer ilmu berjalan optimal, seluruh rangkaian program ini dipimpin oleh para praktisi papan atas yang memiliki keahlian khusus di bidang keuangan negara. Narasumber kami merupakan para ahli senior yang telah mendedikasikan karir mereka dalam pengembangan sistem akuntansi sektor publik di Indonesia.

Para instruktur Bimtek Prosedur Akuntansi Pelaporan Aset Daerah memiliki kualifikasi akademik yang tinggi serta sertifikasi profesi resmi di bidang manajemen keuangan dan audit sektor publik. Mereka adalah individu yang tidak hanya menguasai teori di atas kertas, melainkan juga sering terlibat langsung sebagai konsultan strategis dalam penyusunan kebijakan regulasi keuangan di tingkat nasional. Pengalaman empiris inilah yang membuat setiap penjelasan teori menjadi sangat membumi dan mudah diaplikasikan.

Selain aspek akademis, narasumber juga memiliki rekam jejak panjang dalam mendampingi ratusan instansi pemerintah daerah keluar dari problematika laporan keuangan yang buruk. Kemampuan mereka dalam membedah anatomi temuan pemeriksaan auditor eksternal menjadi nilai tambah yang sangat berharga bagi peserta. Melalui gaya penyampaian yang interaktif, komunikatif, dan formal ringan, narasumber mampu mencairkan materi akuntansi yang rumit menjadi diskusi pemecahan masalah yang menarik dan solutif.

Analisis Mendalam Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan Bimtek Prosedur Akuntansi Pelaporan Aset Daerah memegang peranan yang semakin vital seiring dengan diperketatnya pengawasan keuangan oleh lembaga negara. Reformasi birokrasi menuntut setiap rupiah yang dikeluarkan tercermin dalam wujud fisik yang nyata dan bernilai guna tinggi. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai siklus penatausahaan ini harus ditanamkan secara mendalam, bukan lagi sekadar formalitas tahunan yang menggugurkan kewajiban administratif.

Banyak instansi mengalami kendala besar pada tahap awal, yaitu pengakuan nilai barang. Ketidakjelasan dokumen masa lalu sering kali membuat status kepemilikan menjadi bias dan rawan sengketa hukum. Dalam modul khusus, bimbingan ini memberikan solusi hukum mengenai cara melakukan penelusuran histori barang secara legal. Melalui pemanfaatan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Terbaik, aparatur akan dilatih menyusun kertas kerja komparatif yang dapat diterima oleh standar pemeriksaan akuntansi universal.

Tantangan berikutnya yang sering dihadapi adalah proses depresiasi atau penyusutan nilai. Sebagian besar pengelola barang masih mengalami kesulitan dalam menentukan estimasi sisa umur ekonomis sebuah sarana infrastruktur. Kesalahan dalam aspek ini berakibat langsung pada salah saji nilai kekayaan bersih di dalam neraca daerah. Pelatihan ini mengupas tuntas formula matematis dan regulasi fiskal yang mengatur batas atas serta batas bawah nilai kapitalisasi barang secara akurat.

Di era modern ini, integrasi data menjadi kunci utama efisiensi kerja. Melalui penerapan Pelatihan Akuntansi Aset Tetap Instansi Pemerintah, hambatan komunikasi data antar lini dapat dipangkas secara signifikan. Sistem pelaporan yang terstandarisasi memungkinkan proses pemutakhiran data berjalan secara aktual (real-time). Hal ini mempermudah kepala daerah dalam memantau sebaran kekayaan wilayah secara cepat guna mendukung pengambilan kebijakan makro yang tepat sasaran.

Sebagai langkah preventif, instansi juga perlu membangun sistem pengendalian internal yang kokoh. Pengawasan tidak boleh hanya bertumpu pada pemeriksaan akhir tahun oleh pihak luar. Setiap triwulan, pengurus barang bersama dengan tim keuangan harus melakukan uji petik fisik di lapangan. Implementasi Training Manajemen Aset Daerah Akuntabel memberikan panduan sistematis mengenai cara menyusun SOP pengawasan mandiri yang efektif guna mendeteksi dini potensi penyimpangan administratif. Bimtek Prosedur Akuntansi Pelaporan Aset Daerah.

Bimtek Prosedur Akuntansi Pelaporan Aset Daerah. Melalui konsistensi penerapan prosedur yang benar, kualitas laporan keuangan daerah secara otomatis akan meningkat drastis. Dampak positifnya tidak hanya dirasakan oleh internal birokrasi, melainkan juga berimplikasi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap kredibilitas pemerintah. Transparansi pengelolaan kekayaan negara adalah cerminan utama dari profesionalisme kepemimpinan aparatur yang berintegritas tinggi di era keterbukaan informasi saat ini.

Strategi Mitigasi dan Solusi Berkelanjutan

Menghadapi audit kepatuhan dari lembaga pemeriksa eksternal membutuhkan kesiapan mental dan administratif yang matang. Validasi data menjadi satu-satunya tameng hukum yang dapat melindungi instansi dari penilaian buruk. Ketika dokumen fisik tidak sinkron dengan catatan sistem informasi keuangan, di situlah risiko hukum mulai muncul ke permukaan. Melalui bimbingan ini, peserta dilatih untuk mengantisipasi celah tersebut melalui metode penelusuran saldo awal secara mendalam dan terstruktur.

Pentingnya pengkodean barang milik daerah juga menjadi perhatian utama yang sering kali disepelekan oleh petugas teknis di lapangan. Pemberian label atau barcode digital yang tidak konsisten dapat mengakibatkan barang yang sama tercatat dua kali, atau bahkan tidak tercatat sama sekali dalam inventaris negara. Masalah ini dapat diselesaikan dengan mengadopsi tabel klasifikasi barang nasional yang baku. Pelatihan ini membedah panduan teknis implementasi kodefikasi tersebut agar integrasi laporan keuangan berjalan tanpa kendala teknis yang berarti.

Selain aspek teknis, penguatan kapasitas mental pengelola barang juga menjadi fokus dalam pengembangan sumber daya manusia. Memiliki pengetahuan akuntansi yang tinggi tidak akan berdampak maksimal jika tidak dibarengi dengan integritas kerja yang kuat. Budaya tertib administrasi harus dijadikan standar operasional prosedur harian di setiap unit kerja. Dengan membangun kesadaran kolektif ini, risiko hilangnya barang milik daerah akibat kelalaian manusia dapat ditekan hingga titik terendah.

Langkah jangka panjang yang perlu diambil oleh pemerintah daerah adalah melakukan investasi pada infrastruktur digital penunjang. Perangkat lunak yang digunakan harus selalu diperbarui agar sesuai dengan regulasi fiskal terbaru yang dikeluarkan oleh kementerian terkait. Sinergi antara pembaruan sistem dan peningkatan keahlian SDM pengelola akan menciptakan ekosistem manajemen kekayaan daerah yang tangguh, modern, serta siap menghadapi segala bentuk audit operasional di masa depan.

Rekonsiliasi Fiskal dan Sinkronisasi Neraca

Proses penyamaan data atau rekonsiliasi antara bagian perlengkapan dengan bagian keuangan sering kali menjadi fase yang paling menguras waktu dan tenaga di akhir tahun anggaran. Sering kali ditemukan situasi di mana nilai belanja modal yang tertera di laporan keuangan tidak sama dengan nilai penambahan barang yang dicatat oleh pengurus barang. Ketidakcocokan ini umumnya disebabkan oleh perbedaan waktu pencatatan atau kesalahan dalam mengklasifikasikan jenis belanja daerah.

Melalui pemahaman akuntansi yang holistik, kendala perbedaan data ini dapat dimitigasi sejak awal transaksi terjadi. Setiap pemangku kepentingan harus duduk bersama secara berkala untuk melakukan pencocokan data bulanan tanpa harus menunggu instruksi dari pimpinan pusat. Langkah taktis ini sangat efektif untuk mendeteksi adanya salah input data atau dokumen pendukung yang belum lengkap, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara seketika sebelum laporan dikonsolidasikan ke tingkat daerah.

Pada akhirnya, pelaporan kekayaan daerah yang berkualitas tinggi akan menjadi cerminan dari keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Neraca daerah yang menyajikan informasi yang jujur, akurat, dan dapat diverifikasi secara fisik akan meningkatkan daya tawar pemerintah daerah di mata investor maupun pemerintah pusat. Keberhasilan ini menjadi pembuktian nyata bahwa aparatur daerah memiliki kompetensi profesional yang unggul dalam mengelola amanah keuangan rakyat secara bertanggung jawab.

FAQ Bimtek Prosedur Akuntansi Pelaporan Aset Daerah

Mengapa sering terjadi perbedaan data antara bagian aset dan bagian keuangan saat menyusun neraca? Perbedaan data tersebut umumnya dipicu oleh tidak berjalannya prosedur rekonsiliasi berkala dan adanya keterlambatan input data mutasi barang. Bagian keuangan sering kali mencatat nilai berdasarkan transaksi pengeluaran kas, sementara pengurus barang mencatat berdasarkan berita acara serah terima fisik. Penyelarasan pemahaman melalui pelatihan intensif adalah solusi utama untuk mengatasi kendala koordinasi ini secara permanen.

Apakah barang yang diperoleh dari dana hibah pihak ketiga wajib dicatat dalam pelaporan daerah? Ya, seluruh barang yang berasal dari sumbangan, hibah, atau perjanjian kerja sama legal dengan pihak ketiga wajib diidentifikasi, dinilai, dan dicatat secara formal ke dalam sistem akuntansi pemerintah. Pengabaian terhadap pencatatan barang hibah ini berpotensi besar memicu temuan penyimpangan dokumen saat pelaksanaan audit laporan oleh lembaga pemeriksa eksternal.

Hubungi Kami untuk Pendaftaran dan Informasi Lebih Lanjut

Bimtek Prosedur Akuntansi Pelaporan Aset Daerah. Jangan biarkan instansi Anda menjadi temuan audit berikutnya hanya karena pengelolaan laporan kekayaan daerah yang kurang optimal. Tingkatkan kompetensi dan profesionalisme tim pengelola barang Anda sekarang juga bersama lembaga pelatihan terbaik. Hubungi tim admin resmi Platindo Pusat Pelatihan untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai program bimbingan teknis terbaik kami dan amankan kuota kelas Anda hari ini demi reputasi instansi yang cemerlang.

Bimtek Prosedur Akuntansi Pelaporan Aset Daerah

Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari Platindo Pusat Pelatihan Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis Dengan Tema: Bimtek Prosedur Akuntansi Pelaporan Aset Daerah

Metode Bimtek Prosedur Akuntansi Pelaporan Aset Daerah

Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:

• 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
• 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
• 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan

Narasumber: Bimtek Prosedur Akuntansi Pelaporan Aset Daerah

Narasumber dalam Bimtek/Pelatihan ini adalah Trainer yang berpengalaman di bidang masing-masing dan Tersertifikasi BNSP. Narasumber kami dari kalangan Kementrian, Praktisi, Akademisi dan Konsultan. Narasumber kami juga open diskusi sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung, agar semua masalah yang dihadapi oleh peserta dapat terselesaikan dan tercapainya tujuan dari peserta.

Pilihan Lokasi Kegiatan: Bimtek Prosedur Akuntansi Pelaporan Aset Daerah

Bimtek dan Pelatihan ini dilaksanakan di Beberapa kota besar di Indonesia Seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Batam, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Lampung, Semarang, Manado, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Palembang, Maluku, Papua dan Kota-kota besar lainnya. Peserta dapat request kota pilihan sesuai permintaan dengan menghubungi Tim kami.

Waktu Kegiatan: Bimtek Prosedur Akuntansi Pelaporan Aset Daerah

Untuk waktu kegiatan dapat menyesuaikan permintaan dari peserta, dan tersedia dari Bulan Januari  sampai Desember 2026.

Legalitas Lembaga:

• SK KEMENKUMHAM RI NO. AHU-0038009.01.01 TAHUN 2024
• NPWP PLATINDO PUSAT PELATIHAN : 20.820.279.6-017000
• NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB): 2905240099576

Pilihan Kelas Pelaksanaan: Training Manajemen Aset Daerah Akuntabel

1. Kelas Tatap Muka Di Hotel
2. Online Zoom Meeting
3. In House Training

Biaya Bimtek Prosedur Akuntansi Pelaporan Aset Daerah

• Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
• Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Suite Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Fasilitas Pelatihan Akuntansi Aset Tetap Instansi Pemerintah

• Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
• Seminar Kit
• Kuitansi Pembayaran Perpeserta
• Sertifikat
• Tas Kegiatan
• Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
• Kartu Tanda Peserta
• Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta

Tata Cara Pendaftaran: Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Terbaik

• Surat Undangan Kegiatan Beserta Jadwal Kegiatan Akan Dikirimkan Setelah Melakukan Konfirmasi Melalui Panitia Arie Hp/Wa: 085 376 771 176
• Surat Undangan Kegiatan Akan Dikirimkan Via E-Mail Dan/Atau Whatsapp
• Bagi Peserta Minimal 5 Orang Dapat Menentukan Waktu, Tempat Dan Materi Kegiatan Sesuai Kebutuhan Peserta
• Pendaftaran Paling Lambat 3 Hari Sebelum Pelaksanaan Kegiatan
• Tema, Materi Serta Rundown Kegiatan Dapat Menyesuaikan Keinginan Peserta

Kontak Person Bimtek Prosedur Akuntansi Pelaporan Aset Daerah

• Arie – Hp/Wa: 085 376 771 176
• website : https://www.bimtekplatindo.com/

Bimtek Prosedur Akuntansi Pelaporan Aset Daerah