Bimtek E-Purchasing Berdasarkan Peraturan LKPP No. 2 Tahun 2027
Bimtek E-Purchasing Berdasarkan Peraturan LKPP No. 2 Tahun 2027

Bimtek E-Purchasing Berdasarkan Peraturan LKPP No. 2 Tahun
Bimtek E-Purchasing Berdasarkan Peraturan LKPP No. 2 Tahun 2026 dan Implementasi Katalog Elektronik Terbaru 2027 merupakan program peningkatan kompetensi yang dirancang untuk memperkuat kemampuan aparatur pemerintah dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui sistem elektronik. Perubahan kebijakan katalog elektronik menuntut PPK, pejabat pengadaan, dan pengelola UKPBJ memahami mekanisme transaksi, pemilihan produk, negosiasi harga, serta tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel.Bimtek E-Purchasing Berdasarkan Peraturan LKPP No. 2 Tahun
Salah satu tantangan yang dihadapi instansi pemerintah adalah menyesuaikan prosedur kerja dengan perkembangan regulasi dan sistem INAPROC. Kesalahan menentukan metode E-Purchasing, kurangnya ketelitian dalam membandingkan produk, ketidaksesuaian spesifikasi, serta lemahnya dokumentasi transaksi dapat meningkatkan risiko administratif dan menghambat realisasi anggaran. Oleh karena itu, penguatan kompetensi SDM menjadi langkah penting agar pelaksanaan pengadaan berjalan efektif, sesuai ketentuan, dan menghasilkan barang/jasa yang benar-benar dibutuhkan organisasi.Bimtek E-Purchasing Berdasarkan Peraturan LKPP No. 2 Tahun
Untuk memperluas pemahaman mengenai penggunaan sistem pengadaan elektronik, peserta juga dapat mempelajari Training Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan E-Katalog V6 sebagai materi pendukung penguasaan proses pengadaan digital.Bimtek E-Purchasing Berdasarkan Peraturan LKPP No. 2 Tahun
Definisi dan Pengertian Bimtek E-Purchasing Berdasarkan Peraturan LKPP No. 2 Tahun 2026
E-Purchasing merupakan metode pengadaan barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau sarana elektronik yang ditetapkan sesuai ketentuan pemerintah. Mekanisme ini memungkinkan instansi melakukan pemilihan dan pembelian produk berdasarkan informasi spesifikasi, harga, serta penyedia yang tersedia dalam sistem.
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi salah satu landasan penting penyelenggaraan katalog elektronik. Peraturan ini ditetapkan pada 27 Agustus 2026 dan diundangkan pada 1 September 2026. Regulasi tersebut mencabut Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 yang sebelumnya mengatur toko daring dan katalog elektronik.
Ruang lingkup pengaturannya meliputi pengelolaan katalog elektronik nasional, sektoral, lokal, dan katalog oleh institusi lainnya, pencantuman serta kurasi produk, pengelolaan toko daring, pelaksanaan E-Purchasing, dan pengawasan katalog elektronik.
Regulasi tersebut juga mengatur tiga metode E-Purchasing, yaitu pembelian langsung, negosiasi harga, dan mini kompetisi. Pemilihan metode perlu mempertimbangkan karakteristik pasar, waktu pemanfaatan barang/jasa, kompetensi pelaksana, dan pertimbangan relevan lainnya.
Pelaksanaan E-Purchasing pada prinsipnya diwajibkan apabila barang/jasa tersedia dalam katalog elektronik, dengan memperhatikan pengecualian berdasarkan kondisi yang diatur dalam ketentuan. Dengan demikian, pemahaman regulasi menjadi dasar penting bagi setiap pelaksana pengadaan.
Peran dan Pentingnya Bimtek E-Purchasing Berdasarkan Peraturan LKPP No. 2 Tahun
Pelatihan E-Purchasing membantu aparatur memahami perubahan tata kelola pengadaan sekaligus meningkatkan ketepatan dalam menjalankan transaksi elektronik. Penguasaan regulasi perlu diikuti kemampuan teknis agar setiap keputusan pembelian memiliki dasar yang jelas.
Beberapa manfaat strategis program ini meliputi:
- Kepatuhan regulasi: membantu peserta memahami ketentuan katalog elektronik dan pelaksanaan E-Purchasing berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026.
- Efisiensi pengadaan: meningkatkan kemampuan memilih metode transaksi sesuai karakteristik kebutuhan.
- Pengendalian harga: memperkuat keterampilan membandingkan harga dan melakukan negosiasi secara tepat.
- Mitigasi risiko: mengurangi kesalahan pemilihan produk, spesifikasi, penyedia, dan dokumentasi transaksi.
- Transparansi: memperkuat keterlacakan proses pembelian dan pertanggungjawaban administrasi.
- Optimalisasi anggaran: membantu memastikan pengeluaran sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi organisasi.
Penguasaan E-Purchasing juga perlu disertai koordinasi antara PPK, pejabat pengadaan, tim teknis, pengelola keuangan, dan UKPBJ agar seluruh tahapan berjalan selaras.
Materi Bimtek E-Purchasing Berdasarkan Peraturan LKPP No. 2 Tahun
Materi disusun dengan pendekatan regulasi dan praktik agar peserta memperoleh kompetensi yang dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.
- Kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Peserta memahami Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, termasuk Perpres Nomor 46 Tahun 2025, serta Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026.
- Tata kelola Katalog Elektronik terbaru. Peserta memahami struktur katalog nasional, sektoral, lokal, dan katalog institusi lainnya.
- Pengenalan sistem INAPROC dan Katalog Elektronik. Peserta mempelajari alur penggunaan sistem serta pengelolaan informasi produk dan penyedia.
- Identifikasi kebutuhan dan pemilihan produk. Peserta mampu mencocokkan spesifikasi, volume, kualitas, dan kebutuhan unit kerja.
- Penerapan metode pembelian langsung. Peserta memahami tahapan transaksi sesuai persyaratan metode yang digunakan.
- Teknik negosiasi harga E-Purchasing. Peserta mampu menyiapkan dasar negosiasi dan mengevaluasi kewajaran harga.
- Pelaksanaan mini kompetisi. Peserta memahami mekanisme persaingan antarpelaku usaha sesuai ketentuan dan prosedur sistem.
- Penyusunan HPS atau referensi harga. Peserta memahami penggunaan data harga sebagai dasar pertimbangan transaksi sesuai ketentuan.
- Administrasi pesanan dan pelaksanaan kontrak. Peserta mempelajari dokumentasi surat atau bukti pesanan, jaminan pelaksanaan apabila dipersyaratkan, serta pengendalian pemenuhan pesanan.
- Pengawasan dan pengendalian risiko. Peserta mampu mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian produk, harga, penyedia, dan administrasi.
- Studi kasus implementasi E-Purchasing. Peserta menganalisis permasalahan transaksi dan menyusun alternatif penyelesaian.
- Praktik dan simulasi transaksi elektronik. Peserta mempraktikkan tahapan pengadaan berdasarkan skenario dan ketentuan yang berlaku.
Tujuan dan Manfaat Bimtek E-Purchasing Berdasarkan Peraturan LKPP No. 2 Tahun
Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur dalam mengimplementasikan E-Purchasing sesuai regulasi katalog elektronik terbaru. Peserta diharapkan mampu menentukan metode pembelian, melakukan evaluasi produk, memahami proses negosiasi, dan menyusun dokumentasi transaksi secara tertib.
Bagi instansi, manfaatnya mencakup peningkatan efektivitas belanja, penguatan pengawasan internal, pengurangan risiko kesalahan prosedural, serta percepatan pemenuhan kebutuhan operasional. Bagi individu, kegiatan ini memperluas wawasan teknis dan meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tanggung jawab pengadaan.
Hasil pembelajaran juga dapat menjadi dasar penyusunan prosedur kerja internal dan peningkatan koordinasi antarunit pengadaan.
Narasumber dan Fasilitator
PLATINDO Pusat Pelatihan Indonesia mengarahkan program ini untuk menghadirkan praktisi senior pengadaan, akademisi, konsultan PBJ, serta tenaga ahli yang memiliki pengalaman relevan dalam pengelolaan katalog elektronik dan implementasi E-Purchasing.
Pembelajaran dapat dilaksanakan melalui pemaparan materi, diskusi regulasi, demonstrasi sistem, latihan analisis transaksi, dan studi kasus. Pendekatan tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk memahami hubungan antara ketentuan hukum dan penerapannya dalam pekerjaan.
Penugasan narasumber disesuaikan dengan kompetensi, kebutuhan instansi, dan ketersediaan tenaga ahli terkait.
FAQ – Pertanyaan yang Sering Diajukan
1. Apa itu Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026?
Peraturan yang mengatur penyelenggaraan Katalog Elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk pengelolaan katalog, pencantuman produk, toko daring, E-Purchasing, dan pengawasan.
2. Apa saja metode E-Purchasing berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026?
Terdapat tiga metode, yaitu pembelian langsung, negosiasi harga, dan mini kompetisi.
3. Siapa yang perlu mengikuti bimtek E-Purchasing?
PPK, PA/KPA, pejabat pengadaan, Pokja Pemilihan, pengelola UKPBJ, tim teknis, pengelola keuangan, serta ASN yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa.
4. Mengapa pemahaman regulasi terbaru penting bagi pengelola pengadaan?
Karena perubahan regulasi memengaruhi tata kelola katalog, metode transaksi, kewenangan pelaksana, dan pertanggungjawaban proses pengadaan.
5. Apakah E-Purchasing wajib digunakan untuk semua pengadaan?
E-Purchasing pada prinsipnya wajib apabila barang/jasa tersedia dalam katalog elektronik, dengan pengecualian sesuai kondisi yang ditentukan dalam regulasi.
Penutup
Bimtek E-Purchasing Berdasarkan Peraturan LKPP No. 2 Tahun 2026 dan Implementasi Katalog Elektronik Terbaru 2027 menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesiapan aparatur menghadapi perubahan tata kelola pengadaan pemerintah. Pemahaman terhadap metode transaksi, pengelolaan katalog, evaluasi produk, negosiasi harga, dan pengawasan diperlukan untuk mewujudkan pengadaan yang transparan, efisien, serta akuntabel.
PLATINDO Pusat Pelatihan Indonesia siap mendukung peningkatan kompetensi aparatur melalui program bimtek dan pelatihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Bimtek E-Purchasing Berdasarkan Peraturan LKPP No. 2 Tahun
Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari Platindo Pusat Pelatihan Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis atau Pelatihan Dengan Tema: Bimtek E-Purchasing Berdasarkan Peraturan LKPP No. 2 Tahun
Metode Bimtek E-Purchasing Berdasarkan Peraturan LKPP No. 2 Tahun
Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:
- 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
- 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
- 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan
Pilihan Lokasi Kegiatan: Bimtek E-Purchasing Berdasarkan Peraturan LKPP No. 2 Tahun
Bimtek dan Pelatihan ini dilaksanakan di Beberapa kota besar di Indonesia Seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Batam, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Lampung, Semarang, Manado, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Palembang, Maluku, Papua dan Kota-kota besar lainnya. Peserta dapat request kota pilihan sesuai permintaan dengan menghubungi Tim kami.
Waktu Kegiatan: Bimtek E-Purchasing Berdasarkan Peraturan LKPP No. 2 Tahun
Untuk waktu kegiatan dapat menyesuaikan permintaan dari peserta, dan tersedia dari Bulan Januari sampai Desember.
Legalitas Lembaga: Bimtek E-Purchasing Berdasarkan Peraturan LKPP No. 2 Tahun
- SK KEMENKUMHAM RI NO. AHU-0038009.01.01 TAHUN 2024
- NPWP PLATINDO PUSAT PELATIHAN : 20.820.279.6-017000
- NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB): 2905240099576
Pilihan Kelas Pelaksanaan: Training E-Purchasing Berdasarkan Regulasi LKPP 2026
- Kelas Tatap Muka Di Hotel
- Online Zoom Meeting
- In House Training
Biaya Bimtek E-Purchasing Berdasarkan Peraturan LKPP No. 2 Tahun
- Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
- Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Suite Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
Fasilitas Pelatihan Implementasi Katalog Elektronik Terbaru 2027
- Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
- Seminar Kit
- Kuitansi Pembayaran Perpeserta
- Sertifikat
- Tas Kegiatan
- Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
- Kartu Tanda Peserta
- Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta
Tata Cara Pendaftaran: Bimtek E-Purchasing dan Katalog Elektronik LKPP 2027
- Surat Undangan Kegiatan Beserta Jadwal Kegiatan Akan Dikirimkan Setelah Melakukan Konfirmasi Melalui Panitia Lisma Hp/Wa: 085361333113
- Surat Undangan Kegiatan Akan Dikirimkan Via E-Mail Dan/Atau Whatsapp
- Bagi Peserta Minimal 5 Orang Dapat Menentukan Waktu, Tempat Dan Materi Kegiatan Sesuai Kebutuhan Peserta
- Pendaftaran Paling Lambat 3 Hari Sebelum Pelaksanaan Kegiatan
- Tema, Materi Serta Rundown Kegiatan Dapat Menyesuaikan Keinginan Peserta
Kontak Person
- Lisma – Hp/Wa: 085361333113
- website : https://www.bimtekplatindo.com/

Bimtek E-Purchasing Berdasarkan Peraturan LKPP No. 2 Tahun