Bimtek Penyusunan LKPJ dan Bimtek Penyusunan LPPD
Bimtek Pemerintahan Daerah

Bimtek Penyusunan LKPJ dan Bimtek Penyusunan LPPD

Bimtek Penyusunan LKPJ dan Bimtek Penyusunan LPPD Bimtek Penyusunan LKPJ dan Bimtek Penyusunan LPPD. Dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap aparatur pemerintah daerah dalam hal menyusun LPPD dan LKPJ pemerintah Daerah, khususnya dalam membuat laporan pertanggung jawaban SKPD mengenai tugas-tugasnya, hak dan kewajiban serta memahami dan mengetahui secara umum tentang jenis-jenis laporan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Hal ini be...
Lanjutkan membaca
Bimtek Penatausahaan Keuangan dan Proses Akuntansi Bagi PPK, PPTK dan Bendahara
Bimtek Pemerintahan Daerah

Bimtek Penatausahaan Keuangan dan Proses Akuntansi Bagi PPK, PPTK dan Bendahara

Bimtek Penatausahaan Keuangan dan Proses Akuntansi Bagi PPK, PPTK dan Bendahara Bimtek Penatausahaan Keuangan dan Proses Akuntansi Bagi PPK, PPTK dan Bendahara. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur da...
Lanjutkan membaca
Bimtek Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan - Bimtek CALK
Bimtek Pemerintahan Daerah

Bimtek Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Bimtek Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan - Bimtek CALK Bimtek Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan - Bimtek CALK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Setiap awal tahunnya akan mulai melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah terutama dalam bentuk pengumpulan data-data yang diperlukan. Pemerintah daerah sangat berkepentingan dengan audit tersebut karena beberapa tahun te...
Lanjutkan membaca
Bimtek Satu Data - Permendagri Nomor 5 Tahun 2024
Bimtek Pemerintahan Daerah

Bimtek Satu Data – Permendagri Nomor 5 Tahun 2024

Bimtek Satu Data - Permendagri Nomor 5 Tahun 2024 Bimtek Satu Data - Permendagri Nomor 5 Tahun 2024. Permendagri 5 Tahun 2024 merupakan kebijakan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri yang berfokus pada penerapan prinsip “Satu Data” dalam tata kelola pemerintahan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat diakses secara mudah oleh semua pihak yang berkepentingan. ...
Lanjutkan membaca